PT JM Tegaskan Tak Akan Mundur dari Proyek Monorel

Menurut Jhon, keputusan untuk mundur hanya akan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan yang dipimpin oleh Edward Soerjadjaja itu.

"Kami sebenarnya boleh mundur, cuma karena sudah telanjur selalu dituding tidak punya uang, kami tidak boleh mundur karena bisa mengancam eksistensi perusahaan," katanya saat acara diskusi publik Jakarta Monorail, Jadi Enggak Sih, di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Menurut Jhon, mundurnya Ortus dari proyek monorel hanya akan membuat orang membenarkan pernyataan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang selama ini tak henti-hentinya menyerang PT JM dengan mengatakan perusahaan tersebut tidak punya kecukupan modal, tidak bonafide, dan tidak punya iktikad baik.

"Kita kan selalu dituding tidak punya uang, tidak bonafide, dan tidak punya iktikad baik. Kalau kita mundur, nanti orang memandang Ortus tidak punya uang," ujar Jhon.

Beberapa waktu lalu, Basuki melontarkan beberapa alasan kenapa ia meragukan PT JM. Menurut dia, selama ini PT JM selalu menolak jaminan 5 persen dari total nilai proyek yang diminta oleh Pemprov DKI Jakarta.

Padahal, kata dia, untuk bisa melakukan peminjaman uang di bank saja, sebuah perusahaan harus bisa menyediakan 30 persen dari total dana yang dipinjam.

"Kalau mereka bisa melakukan pinjaman di bank yang besaran jaminannya sampai 30 persen, harusnya kalau cuma 5 persen bisa dong. Kami tidak minta 30 persen, cuma 5 persen. Tapi, mereka masih nawar 0,5 persen. Karena itu, saya meragukan mereka punya modal," katanya di Balaikota Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu menaruh curiga dengan "kengototan" PT JM meminta lahan seluas 200.000 meter persegi di Taman Tomang, Jakarta Barat, yang diklaim akan digunakan untuk depo.

Ahok menduga, bila nantinya lahan tersebut diberikan ke PT JM, ada kemungkinan besar perusahaan tersebut akan menjualnya lagi ke pihak lain. Nantinya, uang hasil penjualan lahan, lanjutnya, baru akan digunakan sebagai modal 30 persen pinjaman di bank.

"PT JM sudah terbukti tidak punya uang sejak zaman Sutiyoso dan Foke. Dulu pas wapresnya Jusuf Kalla sampai minta Menkeu Sri Mulyani untuk menjamin kalau ada kekurangan penumpang, kerugiannya akan ditanggung negara. Tapi, akhirnya tetap tidak jadi karena mereka tidak punya dana jaminan ke bank," imbuhnya.