Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Juli Uji Coba, Belum Ada Gerbang ERP di Depan Ratu Plaza

Kompas.com - 30/06/2014, 11:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanda-tanda uji coba penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), mulai dari Jalan Jendral Sudirman hingga ke Jakarta Kota pada awal Juli ini belum ada kemajuan. Gerbang ERP yang seharusnya dipasang di depan Ratu Plaza belum ada.

Muhammad Akbar, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan, fondasi konstruksi gerbang ERP saat ini telah rampung dikerjakan. Dia tidak menampik gerbang ERP belum terpasang di kawasan yang akan dijadikan uji coba jalan berbayar itu.

"Saat ini fondasi konstruksi ERP sudah kering dan menunggu pemasangan gerbang ERP-nya," kata Akbar kepada Warta Kota, Minggu (29/6/2014).

Akbar mengatakan, gerbang ERP sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, minggu lalu. Namun, gerbang ERP itu langsung dibawa ke gudang PT Kapsch asal Swedia di Cakung, Jakarta Timur.

Pemasangan gerbang itu akan dikerjakan minggu depan, tetapi tidak bisa dipastikan kapan dilaksanakan. Akan tetapi, Akbar masih optimistis pelaksanaan uji coba program ERP dilaksanakan pada awal Juli ini.

Uji coba pemberlakuan jalan berbayar itu dilaksanakan tiga sampai enam bulan. Sebanyak 50 kendaraan roda empat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba penerapan ERP itu.

"Untuk uji coba awal memakai mobil petugas dulu. Ini untuk mendeteksi alat on board unit (OBU) yang dipasang di kendaraan dengan gerbang ERP," katanya.

Akbar mengatakan, tarif yang ditetapkan untuk melintasi jalan berbayar itu fluktuatif, menyesuaikan dengan kepadatan kendaraan yang melintasi jalur tersebut.

Rencana tarif yang diterapkan Rp 20.000 sampai Rp 40.000 per dua jam. Akan tetapi, tarif itu akan dievaluasi setiap satu bulannya.

"Target kami kecepatan kendaraan bisa berjalan 30 sampai 40 kilometer per jam. Ketika diterapkan tarif Rp 30.000, tetapi kendaraan masih padat, bulan berikutnya dinaikkan Rp 2.000 menjadi Rp 32.000. Kalau Rp 40.000 kecepatannya 35 kilometer per jam maka dia akan statis," kata Akbar.

Kalau kecepatan kendaraan mencapai 50 kilometer per jam, maka tarif itu otomotis turun sehingga jalan yang berada di jalur ERP tidak mubazir dan dapat digunakan masyarakat.

"Kalau 50 kilometer per jam berarti itu kendaraan sedikit. Padahal jalanannya lebar tapi kendaraan sedikit. Jadi tarif dinamis," katanya. (bin)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Warga Kampung Bayam Ingin Hunian Layak dan Minta Cabut Laporan Polisi

Eks Warga Kampung Bayam Ingin Hunian Layak dan Minta Cabut Laporan Polisi

Megapolitan
Berantas Kemiskinan, Dinsos DKI Minta Pelaku Usaha Ikut Padmamitra Awards DKI Jakarta 2024

Berantas Kemiskinan, Dinsos DKI Minta Pelaku Usaha Ikut Padmamitra Awards DKI Jakarta 2024

Megapolitan
Jaktim Punya SDM yang Maju, Warga: Sektor Pendidikan Cukup Mumpuni

Jaktim Punya SDM yang Maju, Warga: Sektor Pendidikan Cukup Mumpuni

Megapolitan
Operasional MRT Jakarta Dihentikan Sementara Imbas Besi Crane Jatuh ke Rel

Operasional MRT Jakarta Dihentikan Sementara Imbas Besi Crane Jatuh ke Rel

Megapolitan
Mediasi Eks Warga Kampung Bayam dengan Pemprov DKI Ditunda, Berlanjut Pekan Depan

Mediasi Eks Warga Kampung Bayam dengan Pemprov DKI Ditunda, Berlanjut Pekan Depan

Megapolitan
Sufmi Dasco Disebut Segera Umumkan Soal Majunya Budisatrio Djiwandono dan Kaesang di Pilkada DKI 2024

Sufmi Dasco Disebut Segera Umumkan Soal Majunya Budisatrio Djiwandono dan Kaesang di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Pemkot Bogor Tak Akan Beri Celah Kecurangan PPDB 2024

Pemkot Bogor Tak Akan Beri Celah Kecurangan PPDB 2024

Megapolitan
Jasad Pria Membusuk di Apartemen Kemayoran, Diduga Meninggal karena Sakit

Jasad Pria Membusuk di Apartemen Kemayoran, Diduga Meninggal karena Sakit

Megapolitan
Bursa Bakal Cawalkot Bogor Mulai Ramai, Warga Belum Mengenal Sosok

Bursa Bakal Cawalkot Bogor Mulai Ramai, Warga Belum Mengenal Sosok

Megapolitan
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Pengamat: Berkaitan dengan Rencana Kaesang Maju Pilkada Jakarta

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Pengamat: Berkaitan dengan Rencana Kaesang Maju Pilkada Jakarta

Megapolitan
Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Megapolitan
Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Megapolitan
Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Megapolitan
Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Megapolitan
Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com