Uji Kir Belum Jamin Keselamatan Perjalanan

Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena berpendapat, uji kir seharusnya jadi salah satu alat pemerintah untuk menjamin keselamatan perjalanan dengan menjamin kondisi kendaraan.

”Jadi, bukan pertama-tama pemerintah mendapatkan pemasukan dari tarif uji kir. Uji kir ini seharusnya jadi jaminan kendaraan yang beroperasi, layak operasional,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (19/8).

Dengan paradigma uji kir sebagai penjamin keselamatan, pemilik kendaraan harus diberi insentif untuk uji kir. Insentif ini bisa berupa tersebarnya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga mudah dijangkau dan kendaraan tidak harus antre panjang. Bahkan, jika memungkinkan, uji kir gratis.
Antre

Saat ini, pemilik kendaraan yang ikut uji kir harus mengantre lama sebelum mendapatkan giliran.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung, seusai kunjungan ke Balai PKB Ujung Menteng, Jakarta Timur, mengatakan, kapasitas uji kir di Balai PKB Ujung Menteng hanya 210 kendaraan setiap hari.

Balai ini memiliki tiga jalur. Setiap jalur hanya sanggup menguji 70 kendaraan setiap hari. Waktu pengujian satu kendaraan 30-45 menit. Sementara kendaraan yang antre bisa mencapai 600 unit per hari.

”Sopir mulai mengantre pukul 02.00 agar bisa dilayani selama masa operasional balai pukul 07.00 hingga pukul 17.00. Antrean kendaraan sampai panjang ke jalan sebelum balai PKB dibuka,” katanya.

Ellen mengatakan, lamanya waktu mengantre uji kir ini tidak efisien bagi pelaku usaha karena mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk uji kir. Jika tidak mendapatkan kesempatan pada hari itu, mereka harus kembali di hari berikutnya. Padahal, lokasi balai PKB tidak selalu mudah dijangkau. Waktu uji kir sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.

Untuk mengurangi antrean, Ellen berpendapat, perlu ada manajemen pengaturan antrean. Manajemen ini bisa mengacu pada sistem antrean di rumah sakit swasta. Dengan demikian, pemilik kendaraan yang akan uji kir tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama. Selain efisien, langkah ini juga akan mengurangi gerak calo.

Pada hari libur, pelayanan uji kir tidak dilakukan. Alasannya, petugas tidak bisa menyetorkan uang yang dipungut dari uji kir ke bank karena perbankan tutup di hari libur. Adapun pelayanan online untuk pembayaran uji kir ini belum tersedia.

Ellen berpendapat, transaksi nontunai di uji kir seharusnya bisa diterapkan dengan mudah di Jakarta. Selain itu, ada potensi terjadi penyelewengan dana dari transaksi tunai ini. Untuk uji kir, setiap pengemudi dikenai tarif Rp 87.000.

Dia berharap, Pemprov DKI Jakarta bersedia menambah jumlah jalur untuk uji kir di tiap balai PKB. Di Jakarta, terdapat empat balai PKB, yakni Ujung Menteng di Cakung, Pulogadung, Cilincing, dan Jagakarsa. Satu PKB, yakni Kedaung, Kali Angke, Jakarta Barat, ditutup sejak inspeksi mendadak Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, 23 Juli lalu.

Eka mengatakan, penambahan balai PKB dilakukan dengan memetakan posisi angkutan massal. Di lokasi yang banyak terdapat pul angkutan massal seharusnya juga dekat dengan balai PKB.

Perkembangan teknologi otomotif, menurut Eka, seharusnya juga diantisipasi dengan peningkatan kualitas petugas yang melakukan uji kir. Kualitas dan teknologi alat uji kir juga harus ditingkatkan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, pihaknya tengah mengaudit semua balai PKB.

”Dari audit ini, kami akan mendesain balai PKB yang ideal seperti apa, baik dari sisi mekanisme, peralatan, maupun kapasitasnya,” kata Akbar. (ART)