Fraksi PDI-P DKI Tak Keberatan "Uang Sidang" Dihilangkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, gaji anggota DPRD per bulannya berjumlah Rp 30.291.320, yang terdiri atas empat komponen, yaitu uang representasi, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan tunjangan perumahan.  "

(Tidak ada uang sidang) ya tidak apa-apa, enggak masalah. (Kalau penting atau tidaknya uang jabatan) ya tergantung orangnya masing-masing. Kalau dari PDIP semua enggak masalah," katanya saat dihubungi, Rabu (27/8/2014).

Menurut Elyzabeth, jabatan anggota DPRD merupakan sebuah pengabdian pada masyarakat. Maka itu, ia mengaku tidak terlalu memikirkan mengenai besaran uang yang ia terima selama menjadi wakil rakyat.

"Terpilih menjadi anggota DPRD saja sudah membuat saya senang dan bangga. Karena ini kan pengabdian kepada masyarakat," ujar anggota DPRD terpilih dari Dapil 1 itu.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengatakan, saat ini tak ada lagi uang kehadiran untuk para anggota DPRD DKI Jakarta apabila mereka datang menghadiri suatu sidang atau rapat.

"Uang sidang sudah tidak ada lagi. Dulu sih memang ada. Kalau sekarang, yang mereka terima cuma gaji beserta tunjangan," kata Mangara di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu siang.

Mangara tidak tahu pasti kapan kebijakan penghapusan "uang sidang" itu. Namun, yang pasti, kata dia, hal tersebut sudah berlaku sepanjang masa bakti anggota DPRD periode yang lalu, yakni 2009-2014. 

"Sejak saya jadi sekwan sudah tidak ada lagi. Saya tanya-tanya, kata para staf sudah lama itu enggak ada lagi," ujarnya. 

Saat ini, gaji per bulan bagi anggota DPRD DKI adalah Rp 45.161.920 untuk ketua, Rp 35.163.260 untuk wakil ketua, dan Rp 30.291.320 untuk para anggota.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, besaran gaji anggota DPRD masih sama seperti periode sebelumnya.