Ahok Ajak PNS DKI Nobar Film "Negeri Tanpa Telinga"

Sebelum menonton film besutan Lola Amaria ini, Basuki berharap para PNS DKI dapat memetik pelajaran yang terkandung dalam film tersebut.

"Saya mengajak nonton bareng bapak dan ibu (PNS) bukan karena saya merasa kuat. Film ini juga menjadi pelajaran untuk saya karena tidak ada imun korupsi di negeri ini," kata Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok itu berharap, sifat para PNS DKI tidak sebejat para lakon yang ada di film itu. Ia bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bersepakat untuk melupakan masa lalu beberapa oknum PNS DKI yang pernah memainkan anggaran rakyat.

Namun, jika hingga saat ini para PNS DKI itu masih berani "bermain-main" dengan anggaran, Basuki tak akan segan memecatnya.

"Sekarang tugas kami untuk saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain. Kalau ada orang jatuh, saya belajar untuk tidak menghakimi dia karena saya berpikir jangan sampai saya lebih buruk daripada dia," kata Basuki.

Ide menonton bareng film Negeri Tanpa Telinga ini terlontar dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Beberapa pekan lalu, saat peluncuran kanal KPK TV di Kota Tua, Bambang mengimbau Basuki menonton dua film pendidikan korupsi.

Selain Negeri Tanpa Telinga, Bambang mengajak Basuki menonton film Kita dan Korupsi. Pada kesempatan yang sama, sutradara sekaligus produser film Negeri Tanpa Telinga, Lola Amaria, mengapresiasi langkah Basuki mengajak PNS DKI untuk nobar film tersebut.

"Terima kasih Pak Ahok sudah menghargai film ini dengan menggelar nobar. Padahal, film ini sudah tidak ada lagi di bioskop di Indonesia," ujar Lola.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, acara nobar film Negeri Tanpa Telinga itu turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Syahrul Effendi, dan Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Masyarakat DKI Bambang Sugiyono.

Lalu, ada pula Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat, Sekretaris Dewan Mangara Pardede, Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Budi Utomo, Dirut PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi, serta wali kota, lurah, dan camat se-DKI.