Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Diibaratkan Duda yang Hendak Menikah Lagi

Kompas.com - 05/09/2014, 17:42 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara Irfan Putra Sidin mengibaratkan jabatan Gubernur DKI Jakarta seperti seorang pria yang tak lama lagi akan menjadi seorang duda dan kemudian hendak menikah lagi.

Menurut dia, proses pemilihan wakil gubernur ibarat pernikahan. Dalam pernikahan, kata Irfan, seorang pria memiliki kewenangan yang besar untuk memilih kriteria wanita yang ia sukai. Seperti itulah idealnya posisi Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

Apabila nantinya Ahok yang saat ini masih sebagai Wakil Gubernur naik jabatan menjadi gubernur, maka dia harus mempunyai wewenang untuk memilih kriteria orang yang ia sukai untuk menjadi pendampingnya.

"Ibaratnya kan gubernur kita sebentar lagi duda. Yang mau nikah lagi ini kan gubernurnya. Harus ditanya dulu dia mau orang yang seperti apa," kata Irfan dalam diskusi "Mencari Wagub DKI Pasca Gerindra-PDIP Pecah Kongsi", di Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Meski demikian, Irfan mengakui bahwa di dalam undang-undang, partai politik memiliki peran yang besar dalam sebuah pencalonan kepala daerah. Sebab, parpol yang memiliki wewenang untuk menyetujui orang yang berhak dicalonkan.

Irfan lalu mengibaratkan posisi parpol seperti layaknya orangtua calon pengantin. Seorang pengantin harus mampu meyakinkan orangtuanya bahwa calon pendampingnya adalah orang yang tepat untuk mendampinginya.

Hal itulah yang dinilainya harus dilakukan oleh Ahok. Kata Irfan, Ahok harus mampu melobi dan mampu meyakinkan Gerindra dan PDI Perjuangan bahwa orang yang ia pilih cocok mendampinginya dalam tiga tahun ke depan.

"Jadi jangan memperdebatkan orang dari mana, tapi gubernurnya mau kriteria seperti apa. Kalau misalnya memang mau yang kayak Raisa atau Dian Sastro, ya sudah (parpol) cari yang kriterianya seperti itu," ucap Irfan.

Seperti diketahui, saat ini Gubernur Jokowi sudah berstatus sebagai presiden terpilih. Ia direncanakan akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dengan demikian, ia sudah harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum tanggal tersebut.

Apabila Jokowi mengundurkan diri, Ahok sebagai Wagub DKI secara otomatis akan naik jabatan menjadi gubernur. Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Ahok, PDI-P dan Gerindra akan diminta menyepakati dua nama untuk dimajukan sebagai cawagub DKI. Nantinya, proses pemilihan akan dilakukan oleh semua anggota DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com