"Sekarang ini, tidak ada ruang bagi DPRD untuk menolak Ahok. Interpelasi itu basisnya kalau ada hal mendesak yang berdampak pada masyarakat. Nah, ini kan dampaknya pada partai, jadi terlihat seperti politik balas dendam," kata Arie kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2014).
Arie menambahkan, DPRD juga tidak berhak untuk mempersulit Ahok, seperti dengan tidak menyetujui anggaran, meskipun DPRD memiliki hak budgeting.
"DPRD hanya wakil rakyat, bukan wali rakyat," katanya.
"Ahok bisa pakai anggaran tahun sebelumnya. Dia tidak perlu takut. Oleh karena itu, untuk ke depannya, lebih baik kepala daerah dipilih langsung. Kalau dipilih DPRD, posisi tawarnya lemah," kata Arie lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.