Ketua DPRD Dukung Ahok Copot Kadis PU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung rencana pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang ingin mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudi Siahaan. Menurut Pras, selama ini kinerja Dinas PU tergolong buruk apabila mengacu pada lambannya program perbaikan jalan berlubang dan pengendalian ancaman banjir.

"Lagipula sebagai Plt Gubernur, Pak Ahok memang memiliki kewenangan untuk merombak jajarannya. Sudah diatur dalam Keppres Nomor 98 tahun 2014," kata Pras, di Gedung DPRD DKI, Senin (27/10/2014).

Pras berharap, dengan adanya pergantian tersebut, ke depannya penyerapan anggaran bisa semakin baik. Ia pun menilai, rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi pada tahun ini diakibatkan buruknya kepemimpinan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Penyerapan sangat buruk. Ini SKPD nya tidak mau berbuat kreatif tapi masih berusaha untuk 'mencuri',” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Ahok menyatakan kegeramannya mengetahui tindakan Manggas yang dinilainya menghambat proyek JEDI. Ia pun mengancam akan mencopot Manggas dari jabatan yang telah ia emban sejak awal 2013 itu.

"Pokoknya begini sajalah, kita ini kan sama-sama mau kerja yang benar. Dia (Manggas) jangan hanya mau terima komisi, tetapi enggak mau tanda tangan (dokumen proyek JEDI)," kata Ahok.

Manggas menolak menandatangani dokumen pembayaran proyek JEDI tahap ketiga, Cideng-Thamrin, kepada pihak ketiga. Ia justru melimpahkan wewenang tersebut kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagai Pengguna Anggaran (PA). Namun, Kementerian Keuangan menolak peralihan wewenang tersebut. Kemenkeu telah menegaskan dokumen penagihan pembayaran tidak dapat ditandatangani oleh PA, tetapi oleh pejabat KPA.

Adapun proyek JEDI Tahap III ini yakni pengerukan di Kali Cideng-Thamrin sepanjang 3.330 meter persegi dengan pengerukan 31.420 meter kubik dan pembangunan turap sepanjang 2.570 meter persegi.

JEDI merupakan proyek pengerukan 13 sungai oleh pemerintah pusat bersama Pemprov DKI yang bertujuan membenahi sistem drainase di Jakarta untuk mencegah banjir tahunan.