Menteri PAN-RB: Tidak Ada Hubungan Moratorium PNS dengan Anak Jokowi

Hal ini disampaikan Yuddy seusai bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota, Senin (3/11/2014). "Enggak ada hubungannya," kata Yuddy.

Mantan politisi Partai Hanura itu mengaku tidak mengetahui hasil akhir ujian tes kompetensi dasar (TKD) putri Jokowi, Kahiyang Ayu. Kebijakan moratorium PNS selama lima tahun itu, kata Yuddy, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas aparatur negara.

"Kemudian, menciptakan birokrasi ramping berdaya guna dan cepat merespons masalah publik. Kami juga membantu negara melakukan efisiensi biaya," kata Yuddy.

Sekadar informasi, sebelumnya, Kahiyang mengikuti tes CPNS Pemkot Surakarta. Kahiyang terdaftar dengan nomor peserta 337205600491005 menduduki urutan 105 dalam tes sesi ketiga untuk formasi pemeriksa pertama dengan nilai 300 poin.

Nilai itu terdiri dari 50 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), 95 untuk tes intelegensi umum (TIU), dan 155 untuk tes karakteristik pribadi (TKP). Dari ketiga nilai itu, nilai tes paling kecil adalah tes wawasan kebangsaan.

Merujuk pada peraturan CPNS, seorang peserta CPNS dinyatakan lolos bila memenuhi passing grade. Nilai passing grade ialah 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP.

Pemerintah berencana melakukan moratorium penerimaan CPNS mulai tahun 2015 mendatang. Yuddy mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian terkait rasio jumlah pegawai negeri yang tepat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

Terkait rencana moratorium ini, Yuddy mengaku telah dipanggil oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan moratorium CPNS pada tahun 2011.

Moratorium berlaku hingga Desember 2012. Saat itu, alasan moratorium ialah karena pemerintah ingin melakukan penataan terhadap birokrasi yang gemuk. PNS didistribusikan ke daerah atau kementerian yang kekurangan tenaga.