Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Larang Pejabat SKPD Promosi Berlebihan ke Luar Negeri

Kompas.com - 10/11/2014, 15:26 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI mempromosikan Jakarta ke luar negeri secara langsung dan berlebihan.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, saat ini setiap SKPD banyak yang membuat program di dalam APBD untuk "jalan-jalan" ke luar negeri dengan dalih promosi Jakarta.

"Enggak boleh lagi Dinas Pariwisata promosi (ke luar negeri). Dinas UMKM promosi (ke luar negeri) juga. Itu cuma promosi-promosi ngabisin duit enggak karuan. Kabid Pariwisata (Disparbud DKI) sampai enggak pulang dari luar negeri, keliling terus," kata Ahok di Balaikota, Senin (10/11/2014).

Menurut dia, promosi ini lebih baik dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi internet, termasuk dengan jejaring sosial. Jika Pemprov DKI serius dalam melakukan pembenahan infrastruktur DKI, Jakarta akan lebih baik kembali tanpa harus promosi ke luar negeri.

Warga Ibu Kota pun akan mengetahui kelebihan Jakarta melalui media "mouth to mouth". "Sekarang zaman itu sudah berubah. Zaman dulu, kamu mau orang Taiwan datang ke Jakarta, kami kirim tim dan membuat acara di sana. Kalau sekarang anak-anak muda mau jalan ke mana-mana, langsung masuk ke Google dan cari-cari hotel, tempat wisata," kata Ahok.

"Makanya, bangun dong keunggulan komparatif yang baik, di internet juga. Bukan pergi-pergi promosi ngabisin duit yang enggak ada efek baik buat orang banyak," lanjut dia.

Oleh karena itu, ia akan mencoret anggaran "jalan-jalan" berdalih promosi ke luar negeri itu. Melalui e-budgeting, Ahok meyakini tidak akan ada lagi hal "pemborosan anggaran" seperti ini dan kegiatan itu langsung terkunci.

Pihaknya pun telah meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Bappeda, dan Sekda untuk mengunci pos anggaran itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com