Ketua DPRD DKI: Saya Seperti Makan Gaji Buta

"Tanpa alat kelengkapan dewan, anggota DPRD DKI tidak bisa kerja. Jadi memang beberapa bulan ini saya seperti makan gaji buta," ujar dia di Gedung DPRD DKI, Senin (17/11/2014).

Pras menyesalkan, sikap fraksi yang meminta jatah pimpinan komisi tak sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan. Menurut Pras, pembagian pimpinan komisi seharusnya disesuaikan dengan perolehan suara hasil pemilu, bukan berdasarkan pada jumlah kursi di tiap fraksi.

Ia kemudian menyontohkan sikap fraksi Demokrat-PAN yang meminta jatah pimpinan komisi sebanyak tiga kursi, dari seharusnya hanya dua kursi. Menurut Pras, alasan fraksi Demokrat-PAN meminta jatah lebih pimpinan fraksi karena merasa memiliki 12 kursi, pasca-penggabungan yang mana Demokrat memiliki 10 kursi (peringkat lima pemilu) dan PAN yang hanya memiliki 2 Kursi (peringkat 10 pemilu).

"Seharusnya mengacu pada hasil pemilu, bukan jumlah kursi per fraksi. Karena kalau hitung jumlah kursi per fraksi, susah, kan ada fraksi gabungan," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, Pras mengaku akan terus mencoba melakukan pendakatan terhadap semua fraksi. Ia menargetkan akan merampungkan pembentukan alat kelengkapan pasca-pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

"Jadi, minggu ini kemungkinan kita akan melantik Ahok. Nanti setelah Ahok dilantik, pembicaran mengenai pembentukan alat kelengkapan akan dilanjutkan lagi," tukas dia.

Saat ini, di DPRD DKI ada lima komisi, yakni komisi A, B, C, D dan E. Komisi A adalah komisi yang membawahi bidang pemerintahan, Komisi B untuk perekonomian. Komisi C untuk keuangan, Komisi D untuk pembangunan, dan Komisi E untuk kesejahteraan sosial. Tiap komisi memiliki tiga unsur pimpinan, yang terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Dengan demikian, jumlah keseluruhan kursi pimpinan yang ada pada alat kelengkapan di DPRD DKI ada sebanyak 15 kursi.