Gaya Ahok Memilih Pendamping

Simpang siur pemberitaan tentang wakil gubernur membuat Basuki terusik. Sebab, nama yang sering diberitakan media, yakni Boy Bernadi Sadikin, yang juga Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, tidak masuk dalam kriterianya. Siang itu, Basuki cukup lega mendapat jawaban dari Megawati.

Menurut Basuki, Megawati menampik kabar bahwa DPP PDI-P sudah bersikap resmi soal itu. Yang ada sementara ini adalah usulan dari DPD PDI-P Jakarta. ”Beliau serahkan kepada saya. Bu Mega tidak ingin saya kerja setengah mati kayak dikawin paksa,” kata suami Veronica Tan itu.

Basuki berkali-kali menyebutkan nama yang layak menjadi pendampingnya, yaitu mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat dan mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH. Dua nama tersebut merupakan kader PDI-P. Basuki juga menyebutkan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Sarwo Handayani layak menjadi calon wakil gubernur.

Tiga nama tersebut, menurut Basuki, sudah teruji dalam bekerja. Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak ingin mengambil risiko dengan memilih orang yang tak jelas rekam jejak kerja.

Menurut Basuki, memimpin Jakarta membutuhkan orang yang benar-benar berpengalaman. ”Ini Jakarta, lho. Mana bisa main-main memilih pemimpin? Tidak perlu ada kawin politik, tidak ada. Yang penting bagi saya bagaimana menuntaskan pekerjaan di Jakarta,” kata Basuki.

Menanggapi namanya masuk kriteria Basuki, Sarwo Handayani tak ingin banyak bicara. Dia hanya menyampaikan kesiapannya jika benar-benar terpilih mendampingi Basuki. Yani, panggilan akrab Sarwo Handayani, termasuk pegawai negeri sipil senior di Pemprov DKI.

Sebelumnya Yani menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan jejak kerja itu, Basuki menilai Yani cukup memahami persoalan Ibu Kota.

Mengumbar kriteria

Sebagian politisi PDI-P DKI Jakarta menyayangkan sikap Basuki yang mengumbar kriteria wakil gubernur. Menurut Johnny Simanjuntak, fungsionaris DPD PDI-P Jakarta, sikap itu tak layak disampaikan ke media. Pasalnya, sikap seperti itu dapat menimbulkan kesan tak enak bagi pihak yang tidak disukai.

Basuki memang punya hak memilih wakilnya sendiri sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Peneliti kebijakan publik Institut Pertanian Bogor (IPB), Deddy S Bratakusumah, mengatakan, hak ini baru diterapkan di Jakarta. Menurut Deddy, Basuki benar-benar ingin memanfaatkan hak tersebut sebaik-baiknya.

Saat ini, kata Deddy, Basuki sedang berada pada arus kencang tarik-menarik kepentingan politik. Wajar jika ada partai politik yang menagih jasa karena merasa telah menjadikan Basuki duduk sebagai gubernur.

Namun, Basuki memilih menemui beberapa tokoh kunci dan menyampaikan tak ingin ”dikawin paksa”. (FRO/NDY)