Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gaji Terendah PNS Pajak Rp 25 Juta, tetapi Kelakuan Minor"

Kompas.com - 04/12/2014, 13:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pajak DKI Jakarta disebut hingga mencapai Rp 25 juta. Namun, kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kinerja mereka masih jauh dari memuaskan.

"Gaji PNS Dinas Pajak yang golongannya terendah itu Rp 25 juta. Tapi kelakuannya (pegawai) masih banyak yang minor-minor, enggak beres sistem online dua tahun, dan lainnya," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (4/12/2014).

"Makanya banyak yang nyogok pengin jadi orang Pajak sekarang. Pajak kekumpul enggak beres, bikin target pencapaian rendah, capai target dapat bonus. Sekarang saya bilang enggak bisa lagi bonus seperti itu," tutur Basuki kesal.

Oleh karena itu, Basuki berniat ingin memperbaiki kinerja PNS DKI Jakarta dengan memberi gaji Rp 12 juta untuk golongan terendah. Namun, gaji itu bisa didapatkan jika PNS tersebut memenuhi berbagai poin kinerja.

Menurut dia, sistem itu lebih baik dibandingkan dengan pemberian bonus dan honor bagi para PNS DKI dengan jumlah yang fantastis. Terlebih, tiga SKPD DKI, yakni Dinas Pelayanan Pajak, Bappeda DKI, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, memberi insentif lebih kepada para karyawannya yang mencapai target kinerja.

Melalui penerapan sistem gaji Rp 12 juta tiap bulannya dengan raihan poin kinerja, Basuki dapat mengetahui PNS mana saja yang bekerja ataupun tidak bekerja. Sementara honor-honor yang diberikan di luar gaji pokok, seperti honor panitia pengadaan barang, honor rapat, dan lainnya sebesar Rp 2,3 triliun di APBD, bakal dipangkas.

"Kamu bisa dapat gaji Rp 12 juta, asal kerjanya bisa memenuhi poin-poinnya. Kalau kamu enggak mendapat poin itu, puas dengan gaji plus TKD Rp 7 juta, saya bisa pecat kamu, karena berarti kamu kerjanya enggak beres. Jadi bukan saya mau sengaja sok-sokan naikin gaji PNS Rp 12 juta, ini terpaksa kita lakukan supaya bisa nyembelih (PNS) yang enggak benar," kata Basuki.

Sistem penerapan gaji Rp 12 juta tanpa honor ini diyakini Basuki bakal memunculkan perlawanan dari para PNS. Saat ini, yang terpenting, lanjut dia, PNS dapat bekerja sebaik mungkin dan mencapai target kinerja. Apabila kinerja PNS tidak beres, Basuki tak segan bakal menstafkan pegawai tersebut.

Apabila masih tidak beres lagi, dia mengancam bakal mencabut TKD pegawai itu dan memintanya untuk "magabut" (makan gaji buta). "Duduk-duduk saja, makan gaji buta enggak apa-apa, kok," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com