Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkejut mengetahui fantastisnya usulan anggaran Disparbud DKI di tahun 2015 mencapai Rp 1,2 triliun. [Baca: Ahok Kaget Dinas Pariwisata Usulkan Anggaran hingga Rp 1,2 Triliun]
"Setiap SKPD itu ada efisiensi anggaran, biasalah seperti itu. Yang penting kami mencoba memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal dan prioritas," kata Arie, Sabtu (19/12/2014).
Pemangkasan kegiatan serta anggaran, lanjut dia, harus dilakukan dengan hati-hati. Pemangkasan dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang bakal terealisasi.
Ia juga membantah pihak Bappeda DKI telah menghapus beberapa kegiatannya. Sebab, saat ini pihaknya bersama Gubernur Basuki serta SKPD terkait masih terus melakukan pembahasan kegiatan mana saja yang menjadi prioritas. Lebih lanjut, ia menyatakan tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi.
Sebelumnya Gubernur Basuki mengimbau Disparbud DKI untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan sosialisasi. "Kami ada sosialisasi pencegahan HIV Aids dan sosialisasi pelarangan merokok, tapi tidak ada anggarannya," kata Arie.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI telah memangkas usulan anggaran yang diajukan Disparbud DKI, sebesar Rp 1,2 triliun.
Bappeda DKI, lanjut dia, hanya menganggarkan sekitar Rp 650 miliar ke kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) 2015. [Baca: Pemprov DKI Potong Anggaran Dinas Pariwisata Sebesar Rp 550 Miliar]
Pemangkasan anggaran ini, lanjut dia, dilakukan karena banyak kegiatan Disparbud DKI yang dianggap tidak perlu. Ia berharap kegiatan yang memiliki tema serupa tidak diselenggarakan berulang kali dan terpecah-pecah.
Misalnya, apabila Dinas Pariwisata mau menyelenggarakan acara pariwisata secara total, ia mengimbau agar kegiatan diselenggarakan sekali namun besar-besaran.
"Jangan terpecah-pecah jadi beberapa penyelenggaraan acara, tapi konsep dan temanya sama. Kemudian kegiatan sosialisasi sejenis juga digabung, dan kegiatan untuk Dinas Pariwisata ini sudah diputus (dicoret)," kata Heru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.