Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Perintahkan APTB Dihapus, Pejabat Dishub "Bela" Pristono

Kompas.com - 07/01/2015, 11:05 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI untuk tegas memberhentikan operasional bus angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) dan digabung dengan pengelolaan PT Transjakarta. Bahkan, ia mengancam bakal memecat Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit jika tak berani tegas terhadap keberadaan APTB.

Menanggapi hal itu, Benjamin mengaku akan melihat lebih jauh kesalahan-kesalahan yang dilakukan operator APTB. "Misalnya, kesalahan dalam perjalanan atau suka keluar masuk jalur transjakarta, itu kesalahan yang jelas. Yang melakukan kesalahan, ya langsung dihukum, kita lihat saja," kata Benjamin, Selasa (6/1/2015).

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel Kristanto menjelaskan alasan Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI, mengadakan serta memberikan trayek pada bus APTB. Ia mengatakan, saat itu, Dishub berencana meningkatkan pelayanan bus kota ekonomi menjadi bus kota yang nyaman serta dilengkapi penyejuk udara. Kemudian, bus kota itu dirancang dengan deck tinggi dan bisa melintasi jalur transjakarta.

"Dulu, zaman Pak Pristono itu kan bus transjakartanya masih kurang dan koridor transjakarta masih banyak yang kosong. Nah, dulu bus kota diminta masuk ke jalur transjakarta dengan syarat berbagai perbaikan, makanya jadilah APTB," kata Emanuel.

Senada dengan Benjamin, ia pun bakal mengkaji lebih lanjut perihal penggabungan APTB dengan PT Transjakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, proyek APTB merupakan proyek yang salah dan hanya menghabiskan anggaran. Ia menginginkan pemberhentian operasional APTB dan digabung dengan pengelolaan transjakarta. Bahkan, Basuki mengatakan, alasan ia memecat dua Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dan Muhammad Akbar ialah karena mereka tak berani menghentikan operasional APTB.

"Kemarin (saat kepemimpinan Pristono dan Akbar), saya sudah bilang sama Dishub DKI untuk stop operasi APTB, ternyata enggak jalan. Kalau Kadishub sekarang enggak bisa menjalankan lagi, saya ganti lagi Kadishubnya," kata Basuki.

Menurut dia, proyek APTB ini merupakan "permainan" Dishub DKI era Udar Pristono. ‎Saat itu, menurut Basuki, Dishub DKI memprioritaskan untuk membeli izin trayek kepada APTB dibanding memperluas rute transjakarta.

Ke depannya, Basuki berencana menghapus trayek APTB dan menggabungkannya dengan pengelolaan PT Transjakarta. ‎Apabila operator APTB sudah berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta, APTB akan terintegrasi dengan sistem pembayaran yang baru, yakni rupiah per kilometer, sehingga tidak ada lagi bus APTB yang mengetem sembarangan serta menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.‎

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute KA Argo Cheribon, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Argo Cheribon, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
Polisi Grebek Laboratorium Narkoba di Perumahan Elite Kawasan Sentul Bogor

Polisi Grebek Laboratorium Narkoba di Perumahan Elite Kawasan Sentul Bogor

Megapolitan
Bau Sampah Terasa Menyengat di Lokbin Pasar Minggu

Bau Sampah Terasa Menyengat di Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Ini Tujuan Benyamin Ikut Penjaringan Bakal Cawalkot Tangsel di Tiga Partai Rival

Ini Tujuan Benyamin Ikut Penjaringan Bakal Cawalkot Tangsel di Tiga Partai Rival

Megapolitan
Usaha Dinsos Bogor Akhiri Perjalanan Mengemis Rosmini dengan Telusuri Keberadaan Keluarga

Usaha Dinsos Bogor Akhiri Perjalanan Mengemis Rosmini dengan Telusuri Keberadaan Keluarga

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Sempat Tinggalkan Jasad Korban di Hotel

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Sempat Tinggalkan Jasad Korban di Hotel

Megapolitan
Dipecat karena Dituduh Gelapkan Uang, Ketua RW di Kalideres: Buat Apa Saya Korupsi Kalau Datanya Lengkap

Dipecat karena Dituduh Gelapkan Uang, Ketua RW di Kalideres: Buat Apa Saya Korupsi Kalau Datanya Lengkap

Megapolitan
Sudah Sepi Pembeli, Uang Retribusi di Lokbin Pasar Minggu Naik 2 Kali Lipat

Sudah Sepi Pembeli, Uang Retribusi di Lokbin Pasar Minggu Naik 2 Kali Lipat

Megapolitan
Benyamin-Pilar Kembalikan Berkas Penjaringan Pilkada Tangsel, Demokrat Sambut dengan Nasi Kebuli

Benyamin-Pilar Kembalikan Berkas Penjaringan Pilkada Tangsel, Demokrat Sambut dengan Nasi Kebuli

Megapolitan
Sehari Berlalu, Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Belum Ditemukan

Sehari Berlalu, Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Belum Ditemukan

Megapolitan
Polisi Masih Observasi Kondisi Kejiwaan Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng

Polisi Masih Observasi Kondisi Kejiwaan Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng

Megapolitan
Pedagang Sebut Lokbin Pasar Minggu Sepi karena Lokasi Tak Strategis

Pedagang Sebut Lokbin Pasar Minggu Sepi karena Lokasi Tak Strategis

Megapolitan
Ini Kantong Parkir Penonton Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Irak U-23 di Monas

Ini Kantong Parkir Penonton Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Irak U-23 di Monas

Megapolitan
Golkar Depok Ajukan Ririn Farabi Arafiq untuk Maju Pilkada 2024

Golkar Depok Ajukan Ririn Farabi Arafiq untuk Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Jasad Bayi Tergeletak di Pinggir Tol Jaksel

Jasad Bayi Tergeletak di Pinggir Tol Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com