Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Seniman Sepakat Tolak UPT TIM

Kompas.com - 12/01/2015, 10:33 WIB
Tara Marchelin Tamaela

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Para seniman di Taman Ismail Marzuki (TIM) sepakat menolak Unit Pengelolaan Teknis (UPT) yang akan mengambil alih pengelolaan TIM. Mereka berpendapat kehadiran UPT akan mengerdilkan kebebasan berkarya para seniman.

“Nggak setuju. Sebagai seniman, saya merasa itu akan mengerdilkan proses berkarya teman-teman. Biarlah TIM tetap menjadi TIM dan pemerintah tetap mengurus DKI Jakarta. TIM milik DKI tapi TIM juga milik Indonesia,” kata Iwan, seorang seniman yang ikut dalam aksi penolakan UPT di TIM (9/1/2015).

Iwan menambahkan dengan adanya UPT otomatis kekuasaan dari dinas akan masuk ke TIM. Dengan demikian, seniman tidak mendapat kebebasan untuk berkarya karena biasanya retribusi meningkat.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh seniman lain, Amin. Menurut dia, kebijakan tersebut akan mengerdilkan peran TIM. Selain itu, ia menilai pemerintah tidak terlalu memahami masalah kebudayaan.

“Kalau buat aku ya nggak setuju. Kebijaksanaan itu sendiri, bagi saya, sengaja mencoba untuk mengerdilkan peran daripada pusat kesenian Jakarta (TIM) dan juga pemerintah sendiri nggak begitu paham masalah kebudayaan,” tegasnya.

Sementara itu, koordinator aksi tolak UPT, Aidil, mengatakan bila UPT dibentuk dan didiamkan, hal itu akan berpengaruh bagi potensi kreatif para seniman. “Tau apa mereka? Saya yang udah puluhan tahun di kesenian aja masih bermasalah,” tambah Aidil.

Perlu diketahui, para seniman di TIM melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola PKJ TIM.  [Baca: Ahok Cabut Izin Pengelolaan Taman Ismail Marzuki dari Seniman

Penolakan tersebut dilakukan dengan pertunjukan musik, pembacaan puisi, dan pertunjukkan seni lainnya yang digelar di TIM, Jumat, (9/1/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com