Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transjakarta dan Operator APTB Belum Sepakat soal Besaran Tarif

Kompas.com - 16/01/2015, 15:21 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Para operator layanan bus angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) menyatakan bahwa mereka sebenarnya tertarik dengan sistem pembayaran rupiah per kilometer (Rp per km) yang ditawarkan PT Transjakarta.

Namun, mereka belum mau menerima tawaran tersebut karena kesepakatan besaran tarif belum tercapai.

Menurut Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa, selaku salah satu operator APTB, besaran tarif rupiah per kilometer yang ditawarkan PT Transjakarta masih mengacu pada besaran tarif bus transjakarta yang menggunakan bahan bakar gas. Hal itu tentu tak sebanding dengan bus-bus APTB yang berbahan bakar solar.

"Pembayaran rupiah per kilometer akan hitung kembali karena spesifikasi bus berbeda. APTB menggunakan bahan bakar solar, sedangkan transjakarta menggunakan bahan bakar gas. Dari segi biaya pengeluaran tentu akan berbeda," kata dia saat dihubungi, Jumat (16/1/2015).

Meskipun enggan mengungkapkan besaran tarif yang mereka inginkan, Putu menilai besaran tarif rupiah per kilometer untuk APTB perlu dikaji ulang.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih memiliki pandangan yang berbeda dari Pande. Menurut dia, besaran rupiah per kilometer untuk APTB sepatutnya harus lebih rendah dari tarif rupiah per kilometer untuk transjakarta.

Hal itu, kata Kosasih, disebabkan biaya perawatan bus yang lebih murah dan kesempatan mendapat penghasilan di luar koridor transjakarta(perjalanan dari ujung koridor transjakarta ke kota penyangga).

Sebagai kisaran, kata Kosasih, operator transjakarta yang sekarang menjalankan bus yang mendekati kondisi bus APTB saat ini mendapat bayaran Rp 11.137 per kilometer, dengan kondisi bus AC berstandar transjakarta, bermerek dari Jepang dan berbahan bakar gas.

"Bus APTB, baik harga maupun kualitasnya di bawah bus operator transjakarta, jadi pasti harus lebih rendah dari itu," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit mengatakan pada rapat Kamis (16/1/2015) kemarin, para operator APTB sebenarnya sudah tertarik untuk ikut dalam sistem pembayaran rupiah per kilometer seperti yang diterapkan pada layanan bus transjakarta.

Namun, para operator meminta waktu selama tiga bulan untuk mengambil keputusan. Menurut Benjamin, operator APTB meminta waktu agar diizinkan membahas kembali besaran tarif rupiah per kilometer dengan PT Transjakarta sampai menemui kesepakatan.

"Masalah penghitungannya, kita kasih kesempatan tiga bulan untuk membicarakan sedetail mungkin kesepakatan bersama dengan transjakarta. Dishub akan berperan memediasi," ujar Benjamin di Balai Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute KA Argo Cheribon, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Argo Cheribon, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
Polisi Grebek Laboratorium Narkoba di Perumahan Elite Kawasan Sentul Bogor

Polisi Grebek Laboratorium Narkoba di Perumahan Elite Kawasan Sentul Bogor

Megapolitan
Bau Sampah Terasa Menyengat di Lokbin Pasar Minggu

Bau Sampah Terasa Menyengat di Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Ini Tujuan Benyamin Ikut Penjaringan Bakal Cawalkot Tangsel di Tiga Partai Rival

Ini Tujuan Benyamin Ikut Penjaringan Bakal Cawalkot Tangsel di Tiga Partai Rival

Megapolitan
Usaha Dinsos Bogor Akhiri Perjalanan Mengemis Rosmini dengan Telusuri Keberadaan Keluarga

Usaha Dinsos Bogor Akhiri Perjalanan Mengemis Rosmini dengan Telusuri Keberadaan Keluarga

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Sempat Tinggalkan Jasad Korban di Hotel

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Sempat Tinggalkan Jasad Korban di Hotel

Megapolitan
Dipecat karena Dituduh Gelapkan Uang, Ketua RW di Kalideres: Buat Apa Saya Korupsi Kalau Datanya Lengkap

Dipecat karena Dituduh Gelapkan Uang, Ketua RW di Kalideres: Buat Apa Saya Korupsi Kalau Datanya Lengkap

Megapolitan
Sudah Sepi Pembeli, Uang Retribusi di Lokbin Pasar Minggu Naik 2 Kali Lipat

Sudah Sepi Pembeli, Uang Retribusi di Lokbin Pasar Minggu Naik 2 Kali Lipat

Megapolitan
Benyamin-Pilar Kembalikan Berkas Penjaringan Pilkada Tangsel, Demokrat Sambut dengan Nasi Kebuli

Benyamin-Pilar Kembalikan Berkas Penjaringan Pilkada Tangsel, Demokrat Sambut dengan Nasi Kebuli

Megapolitan
Sehari Berlalu, Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Belum Ditemukan

Sehari Berlalu, Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Belum Ditemukan

Megapolitan
Polisi Masih Observasi Kondisi Kejiwaan Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng

Polisi Masih Observasi Kondisi Kejiwaan Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng

Megapolitan
Pedagang Sebut Lokbin Pasar Minggu Sepi karena Lokasi Tak Strategis

Pedagang Sebut Lokbin Pasar Minggu Sepi karena Lokasi Tak Strategis

Megapolitan
Ini Kantong Parkir Penonton Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Irak U-23 di Monas

Ini Kantong Parkir Penonton Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Irak U-23 di Monas

Megapolitan
Golkar Depok Ajukan Ririn Farabi Arafiq untuk Maju Pilkada 2024

Golkar Depok Ajukan Ririn Farabi Arafiq untuk Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Jasad Bayi Tergeletak di Pinggir Tol Jaksel

Jasad Bayi Tergeletak di Pinggir Tol Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com