Jalan S Parman Kerap Terendam Banjir, Ahok Curhat ke Jokowi

Sebab, jalan tersebut bukan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, melainkan di bawah tanggung jawab Kementerian PU-Perumahan Rakyat.

"Makanya, saya katakan (banjir) yang di depan Untar dekat tol itu kan jalan (milik pemerintah) pusat, saya sudah bilang Pak Presiden kalau (jalan) ditinggikan 1 meter juga masalah karena airnya juga akan masuk ke sisi kiri. Kami akan membuat tempat untuk memasang pompa agar banjir di sana bisa dibuang ke Kali Grogol," ujar Basuki, di Balai Kota, Selasa (10/2/2015). 

Kendati demikian, rencana Pemprov DKI ini harus disepakati sebelumnya dengan Kementerian PU-Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab wilayah tersebut.

Saat pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa pagi, Basuki juga menyampaikan kepada Presiden agar seluruh jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diizinkan untuk dirawat Pemprov DKI.

Sebab, setelah banjir, biasanya jalan akan langsung berlubang dan birokrasi pengurusan perbaikan jalan wewenang pemerintah pusat juga berbelit. Sementara itu, seluruh warga Jakarta hanya mengetahui jika jalan-jalan di Ibu Kota seluruhnya merupakan wewenang DKI.

"Karena habis banjir ini kan jalan langsung berlubang, kalau menunggu Kementerian PU (perbaiki), mereka enggak turun-turun nih. Tetapi, orang-orang memakinya ke Gubernur. Saya minta Presiden kasih ke kami untuk menambal (jalan berlubang) itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.