Ahok Heran, RAPBD DKI Disebut Palsu tetapi Tetap Dibahas DPRD

"Dia menyatakan disurat bahwa RAPBD yang diusul ke Kemendagri itu palsu, kan begitu, buatlah angket. Pertanyaan saya, kalau itu palsu sudah dibalikkin kan sekarang dari Mendagri, kok DPRD mau membahas (evaluasi) dengan kami. Padahal kan barang palsu nih," kata Basiki di Balai Kota, Senin (16/3/2015).

Bila DPRD membahas hasil evaluasi Kemendagri dengan pihak eksekutif, lanjut Basuki, apa artinya panitia angket. "Logika saja, kalau membahas dengan kami mengapa ada panitia angket, kamu kan mengakui bahwa barang kita asli, iya dong," katanya.

Basuki belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan nasib RAPBD Tahun Anggaran 2015. Bila DPRD tetap ngotot memasukkan anggaran siluman Rp 12,1 triliun tentu tidak akan ada kesepakatan. Tetapi, ia yakin, kesepakatan bisa saja terjadi karena anggota DPRD DKI pun banyak yang mendukung dirinya.

"Bisa sepakat, saya yakin DPRD banyak yang dukung saya kok. Bilang mau ke rumah, SMS, BBM, saya mereka dukung kok, yang kebagian 'rezeki' tidak semua DPRD loh," ungkapnya.

Ia mengatakan, meskipun anggota DPRD menandatangani persetujuan hak angket, tetapi hal tersebut karena ada tekanan takut dipecat.

"Mereka takut dipecat sebagian (yang tanda tangan), sebagian juga tidak mengerti hak angket itu apa," ucapnya. (Adi Suhendi)