Beberapa dokumen telah diangkut oleh penyidik Bareskrim. Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati mengatakan, dokumen yang diberikan ada yang berbentuk hard copy maupun soft copy.
"Jadi, mereka meminta dokumen APBD dari tahun 2012-2014, dan kami kasih. APBD 2015 mereka tidak minta ya," kata Tuty di Balai Kota, Kamis (7/5/2015).
Saat meminta dokumen itu, lanjut Tuty, penyidik Bareskrim meminta data detail pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dari tahun anggaran 2014.
Tak hanya data pengadaan UPS, Bareskrim juga meminta data detail pengadaan scanner untuk sekolah-sekolah. Sebab, nilai pengadaan scanner bagi tiap sekolah terbilang fantastis.
"Orang-orang (pegawai) kami juga ada yang diminta keterangan ke Bareskrim, seperti Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bappeda dan Pak Wahyu (Wijayanto) yang dulu menjabat Kepala Bidang Program Pembiayaan Pembangunan. Mereka ditanya proses perencanaannya bagaimana di pendidikan, lebih ditanya perencanaan penganggarannya saja," kata Tuty.
Tak hanya Bareskrim, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga meminta dokumen APBD kepada Bappeda DKI. Tuty mengatakan, Bappeda memberi dokumen APBD 2014 kepada BPK.
Selain itu, BPK juga meminta data anggaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Tuty mengaku tidak khawatir atas penyidikan ini.
"Karena kan ini sudah merupakan bagian upaya transparansi yang dibangun Gubernur. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya," kata Tuty.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.