Keluhkan Toilet Jorok, Ahok Pertanyakan Kerja Pengelola GOR

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mempertanyakan kerja unit-unit pelaksana teknis di Jakarta. Menurut dia, ada UPT yang tidak efektif menjalankan tugasnya, termasuk UPT pengelola gelanggang olahraga.

"Dulu, setiap GOR didirikan satu UPT. Lihat sekarang, ada enggak GOR kita yang bertaraf internasional? Enggak ada kan, WC-nya juga jorok," kata Basuki seusai acara peresmian ruang publik terpadu ramah anak Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (5/6/2015).

Ia mengatakan, sebetulnya peran UPT bisa digantikan oleh keterlibatan swasta. Salah satu contoh kerja sama dengan swasta adalah pembangunan ruang publik terpada ramah anak (RPTRA). Swasta mendanai operasional RPTRA selama enam bulan pertama dalam program corporate social responsibilities (CSR. ) Setelah lewat enam bulan itu, pendanaan dan pengelolaan akan diambil alih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari awal berdiri, swasta yang terlibat memiliki beberapa keuntungan, seperti beriklan atau berjualan di RPTRA yang menjadi program CSR mereka.

"Yang bisa kita swastakan, ya swastakan. Seperti sekarang, pembangunan RPTRA ini kalau diserahkan ke Pemda DKI, bisa mencapai Rp 4-5 miliar. Tapi kalau ke swasta hanya Rp 450 juta. Pembangunannya juga cepat, paling tiga bulan. Tapi kalau sama pemerintah, bisa-bisa selesai tiga tahun," kata Ahok, sapaannya.

Selama enam bulan pengelolaan RPTRA oleh swasta, Pemprov DKI akan mempelajari manajemen dan pengelolaannya. Dengan begitu, ketika program CSR sudah selesai, Pemprov DKI bisa melanjutkan pola-pola manajemen yang tepat.