Buntut Marah-marah Ahok Saat Jakbook Fair 2015

Keterkejutan ini tak terkecuali dirasakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman. Ketika Basuki menyampaikan sambutan dan menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI untuk tidak lagi mengajak anak murid ke Jakbook and Edu Fair, Arie terlihat kaget dan menyimak serius imbauan Basuki tersebut. 

Apakah Dinas Pendidikan DKI akan menjalankan instruksi Basuki tersebut?

"Imbauan Gubernur akan kami ikuti dan laksanakan. Kalau perlu, ya enggak usah ada lagi (Jakbook and Edu Fair berikutnya)," kata Arie, Senin (27/7/2015). 

Sebagai penyelenggara, Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) seharusnya bisa mengawasi secara ketat perilaku peserta dalam pameran. Jangan sampai mereka bisa kecolongan banyak peserta yang menetapkan harga tinggi dibanding harga pasaran.

Padahal, sebagian besar pembeli perlengkapan sekolah di pameran tersebut adalah pemegang KJP. Bahkan, siswa-siswi diimbau secara khusus oleh pihak sekolah untuk membeli perlengkapan sekolah di Jakbook and Edu Fair.

Hal ini terjadi lantaran adanya janji potongan harga besar-besaran bagi pembeli. "Ini tuh enggak pantas ya (menetapkan harga tinggi). Padahal Pak Gubernur itu iktikadnya baik, ingin warga pemegang KJP bahagia bisa belanja murah, tetapi malah dizalimi," kata Arie. 

Di sisi lain, Ketua Panitia Jakbook and Edu Fair 2015, Tatang T Sundensyah, mengatakan bahwa pameran edukasi ini tetap akan berlangsung seperti rencana awal, yakni hingga 3 Agustus 2015. Sebab, menurut dia, tidak semua peserta menjual perlengkapan sekolah dengan harga tinggi seperti yang dikeluhkan Basuki.

Selain itu, sasaran pengunjung Jakbook and Edu Fair bukan hanya pemegang KJP, tetapi juga masyarakat umum. Sejak sebelum penyelenggaraan acara, kata dia, peserta telah menyepakati surat kesepakatan dengan penyelenggara yang menyebutkan akan menjual perlengkapan sekolah dengan harga di bawah harga pasaran.

"Kami sebagai panitia punya jaminan secara tertulis mengenai pernyataan dari peserta bahwa harga yang mereka jual di sini adalah harga di bawah harga pasar. Malah, buat pemegang KJP, mereka diberi diskon tambahan 10 persen. Jadi, sebelum Pak Ahok menyampaikan, kami sudah sampaikan terlebih dahulu. Peserta 'nakal' akan kami beri sanksi sesuai pernyataan yang mereka buat," kata Tatang.