Meski demikian, Basuki tidak merinci lahan mana yang harus dibebaskan oleh KemenPU-Pera. Basuki mengaku sedang merancang pertemuan dengan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk membicarakan perihal itu.
"Saya memang lagi minta waktu ketemu Pak Basuki untuk diskusi bareng soal ini," kata Basuki.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bertugas membebaskan lahan koridor 1 (Semanan-Sunter). Untuk merealisasi hal tersebut, Pemprov DKI telah menganggarkan Rp 120 miliar di pos Dinas Bina Marga DKI dalam APBD 2015.
"Saya harus cek lagi ke Pak Yusmada (Kepala Dinas Bina Marga). Pembebasan lahan mana yang harus dilakukan DKI dan lahan mana yang harus dibebaskan pemerintah pusat," kata Tuty.
Juli 2014 lalu, Basuki bersama mantan Menteri PU Djoko Kirmanto memimpin kesepakatan bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan PT Jakarta Tollroad Development (JTD) untuk membangun enam ruas tol dalam kota.
Saat itu, Basuki meminta PT JTD mempercepat penyelesaian enam ruas tol dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Padahal, target awal penyelesaian megaproyek senilai Rp 42 triliun itu hingga tahun 2022. Proyek itu juga memfasilitasi tiga koridor transjakarta layang, yakni koridor XIII, XIV, dan XV.
Proyek enam ruas tol dalam kota sepanjang 69,77 km ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama ialah ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua ialah Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga ialah Koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dengan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota ialah 69,77 kilometer.