Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Merdeka Itu Tidak Ada Diskriminasi...

Kompas.com - 17/08/2015, 10:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan arti kemerdekaan bagi warga Jakarta, yakni ketika pemimpinnya sudah mampu mewujudkan keadilan sosial. Salah satunya adalah dengan memberantas oknum pejabat serta oknum ormas untuk menguasai lokasi tertentu. 

"Prinsip kami jelas, merdeka itu ketika tidak ada diskriminasi di bidang pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan tempat usaha yang ada di Jakarta. Tidak ada lagi lahan yang dikuasai kelompok-kelompok tertentu," kata Basuki saat menjadi inspektur upacara pada apel HUT Ke-70 Republik Indonesia, di Lapangan Monas, Senin (17/8/2015). 

Menurut dia, seorang pemimpin harus lurus. Jika kepalanya lurus, maka bawahannya tidak berani untuk tidak lurus seperti yang dicontohkan pemimpinnya.

Untuk itu, dia melanjutkan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya terus melaksanakan seleksi dan promosi terbuka bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Jika PNS tidak mau bekerja dengan baik, maka pegawai tersebut segera dijadikan staf atau dipensiunkan lebih dini.

"Kami harap terus memberi kesempatan kepada pegawai yang mau berdedikasi dan bisa memimpin, serta mewujudkan keadilan sosial," kata Basuki. 

Di bidang pendidikan, kata dia, Pemprov DKI telah mengalokasikan sejumlah anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 489.000 siswa kurang mampu. Semua siswa bisa menggunakan KJP secara nontunai dan tidak lagi dapat ditarik tunai.

Dalam bidang kesehatan, kata Basuki, Pemprov DKI telah menambah 1.270 ranjang di rumah sakit pada tahun ini. Program Ketok Pintu Layani Dengan Hati juga diharapkan Basuki terus berjalan menghampiri warga yang kesulitan.

"Saya tidak mau warga miskin tidak mempunyai (sarana) transportasi untuk datang ke puskesmas. Dokter dan puskesmas keliling yang harus datang mengobati. Kami juga mencanangkan 1.250 warga diurus 1 dokter, 1 bidan, dan 1 perawat. Kami juga bersyukur, dari 10 juta penduduk, sudah 9,1 juta jiwa tercatat sebagai pemegang kartu BPJS Kesehatan," kata Basuki. 

Untuk tempat tinggal, Pemprov DKI terus membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga relokasi. Prinsip Pemprov DKI adalah tidak menggusur permukiman warga, selama rusunawa belum siap.

Adapun dari sisi usaha, Basuki bertekad menggalakkan program Lima Tertib (5T) bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. "Saya percaya, DKI akan mulai menjadi model dan contoh. Ini sebuah transformasi menuju Indonesia Baru, dan kita segera melihat Jakarta Baru diwujudkan," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanah Longsor di Perumahan New Anggrek 2 Depok Berulang Kali Terjadi sejak Desember 2022

Tanah Longsor di Perumahan New Anggrek 2 Depok Berulang Kali Terjadi sejak Desember 2022

Megapolitan
Curhat Jukir Liar di Minimarket: Orang Mau Kasih Uang atau Tidak, Saya Enggak Paksa...

Curhat Jukir Liar di Minimarket: Orang Mau Kasih Uang atau Tidak, Saya Enggak Paksa...

Megapolitan
Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Megapolitan
4 Pelaku Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel Ditangkap Polisi, Ini Perannya

4 Pelaku Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel Ditangkap Polisi, Ini Perannya

Megapolitan
Gerindra Kota Bogor Buka Peluang Bentuk Koalisi 'Gemuk' di Pilkada 2024

Gerindra Kota Bogor Buka Peluang Bentuk Koalisi "Gemuk" di Pilkada 2024

Megapolitan
Sudah dengan PKB, Gerindra Kota Bogor Masih Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain

Sudah dengan PKB, Gerindra Kota Bogor Masih Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain

Megapolitan
Khawatirnya Mahmudin soal Rencana Penertiban Juru Parkir Liar, Tak Bisa Lagi Cari Nafkah...

Khawatirnya Mahmudin soal Rencana Penertiban Juru Parkir Liar, Tak Bisa Lagi Cari Nafkah...

Megapolitan
Ketua STIP Sebut Kasus Penganiayaan Putu akibat Masalah Pribadi, Pengamat: Itu Salah Besar, Tidak Mungkin

Ketua STIP Sebut Kasus Penganiayaan Putu akibat Masalah Pribadi, Pengamat: Itu Salah Besar, Tidak Mungkin

Megapolitan
Berkas Pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jalur Independen Diserahkan 8-12 Mei 2024

Berkas Pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jalur Independen Diserahkan 8-12 Mei 2024

Megapolitan
Cara Daftar Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta 2024 dan Syaratnya

Cara Daftar Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta 2024 dan Syaratnya

Megapolitan
Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ adalah Mobil Dinas Polda Jabar

Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ adalah Mobil Dinas Polda Jabar

Megapolitan
Foto Kondisi Longsor Sepanjang 10 Meter di Perumahan New Anggrek 2 Depok

Foto Kondisi Longsor Sepanjang 10 Meter di Perumahan New Anggrek 2 Depok

Megapolitan
Kebakaran Toko Pakaian di Pecenongan Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Toko Pakaian di Pecenongan Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Pengembangan Stasiun Tanah Abang Pangkas 'Headway' KRL Jalur Serpong, Jadi Lebih Cepat Empat Menit

Pengembangan Stasiun Tanah Abang Pangkas "Headway" KRL Jalur Serpong, Jadi Lebih Cepat Empat Menit

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen DKI Dibuka, Syarat Calon Dapat 618.968 Dukungan Warga Jakarta

Pendaftaran Cagub Independen DKI Dibuka, Syarat Calon Dapat 618.968 Dukungan Warga Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com