Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Rotterdam Malu Undangannya Selalu Ditolak Ahok

Kompas.com - 18/09/2015, 17:29 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal melakukan kunjungan ke Rotterdam, Belanda. Basuki mengaku sebenarnya ia malas dan merasa tidak perlu pergi ke Negeri Bunga Tulip tersebut.

Namun, Wali Kota Rotterdam Ahmed Abboutaleb selalu memintanya agar berkunjung ke Rotterdam. Terlebih lagi, Abboutaleb sudah berkunjung ke Jakarta hingga tiga kali. 

"Jujur saja saya diminta (Abboutaleb) pergi (ke Rotterdam) dari waktu lama dan saya enggak perlu pergi sebenarnya," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat (18/9/2015). 

Bahkan, lanjut dia, Abboutaleb sempat mengaku malu terhadap Basuki. Sebab, berulang kali Abboutaleb menulis surat berharap kedatangan Basuki serta jajaran pejabat DKI ke Rotterdam, tetapi selalu ditolak.

Padahal, Jakarta dengan Rotterdam berhubungan sebagai sister city. "Dia tulis surat sampai dia bilang, 'Kami sudah malu nulis surat undang Bapak. Karena setiap tulis surat buat Bapak, pasti Bapak balas dengan resmi mohon maaf tidak bisa hadir.' Nah dia sendiri sudah datang tiga kali ke Jakarta," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Selain itu, lanjut dia, Abboutaleb juga menyebut DKI sudah mengirim pegawai negeri sipil (PNS) hingga gelombang ketiga ke Rotterdam.

Sementara itu, Gubernur belum pernah sama sekali berkunjung ke Rotterdam. PNS DKI yang dikirim itu mempelajari bagaimana usaha Rotterdam menangani banjir dan sebagainya.

"Dia (Abboutaleb) bilang, 'Ini pegawai sudah gelombang ketiga yang didatangkan, Bapak masih belum datang.' Saya bilang, saya bisa nonton di Youtube. Eh dia bilang lagi, 'Beda kalau Bapak lihat langsung bendungan yang dibikin Belanda dari 25 tahun lalu dan bisa mempelajari kenapa Pemerintah Belanda memutuskan (membangun bendungan),'" kata Basuki menirukan ucapan Abboutaleb kepadanya. 

Menurut dia, pembangunan bendungan oleh Pemerintah Rotterdam ditolak warganya. Sebab, lanjut dia, pembangunan bendungan serta tanggul itu hanya membuang-buang anggaran.

Tak hanya itu, kebijakan pembangunan pelabuhan laut juga ditolak sebagian warga. Namun, seiring waktu, kebijakan pembangunan pelabuhan itu dapat diterima warga karena pelabuhan berguna sebagai akses impor dan ekspor negara lain ke Rotterdam.

Rencananya, Basuki akan mempelajari reklamasi, sistem gasifikasi (pengolahan lumpur jadi energi), dan lain-lain. "Aduh padat banget jadwalnya. Kami mau bawa Jakpro sama Pembangunan Jaya untuk lihat sistem gasifikasinya," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com