"Akhir Oktober ini akan disampaikan data kawasan kumuh. Ini saya lagi nunggu. Mungkin minggu terakhir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota, Rabu (7/10/2015).
Menurut Djarot, dari hasil pendataan tersebut, akan terlihat permukiman mana saja yang harus mengalami perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersihnya, atau pun yang sudah harus dipindahkan ke rumah susun.
“Ini membutuhkan data yang akurasinya tepat. Jadi tunggu pemetaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kelurahan dan kecamatan,” ujar mantan Wali Kota Blitar ini.
Pemerintah Provinsi DKI menargetkan Ibu Kota sudah harus bebas dari kawasan kumuh paling lambat pada 2019. Untuk mencapai target tersebut, pada akhir Agustus lalu, seluruh lurah diminta untuk segera melakukan pendataan kawasan-kawasan kumuh yang ada di wilayahnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga telah mengadakan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100.
Data terakhir yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2012 terdapat 309 kawasan kumuh di Jakarta.
"Kami sudah meminta lurah-lurah untuk melakukan pendataan kawasan kumuh di lingkungan masing-masing, kemudian melaporkannya kepada wali kotanya," kata Deputi Gubernur DKI bidang Permukiman dan Kependudukan Syahrul Effendi di Balai Kota, Rabu (26/8/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.