Keinginan ini menyusul banyaknya aplikasi yang tercipta, seperti aplikasi Qlue, Jakarta Smart City, dan Qlue Transit.
"Saya mau, kan orang-orang setiap makan di restoran pasti bayar pajak 10 persen. Tetapi, kita enggak pernah tahu apakah restoran ini membayarkan pajak ke pemerintah atau ditilep sama restorannya," kata Basuki saat peluncuran Go-Busway dan Qlue Transit, di Balai Kota, Rabu (28/10/2015).
Menurut Basuki, pajak itu seharusnya disetor ke Pemerintah Provinsi DKI dan masuk ke kas daerah. Aplikasi itu nantinya mencegah kebocoran penerimaan pajak restoran.
Jika ada restoran terbukti tidak membayarkan PPN ke Pemprov DKI, Basuki memastikan akan menutup usaha tersebut.
"Saya tutup restorannya dan Anda tidak boleh buka usaha yang sama. Kalau mau buka usaha yang sama, silakan di Inggris sekalian," kata Ahok, sapaan Basuki.
Di sisi lain, ia tak menampik masih adanya petugas Dinas Pelayanan Pajak yang "bermain" dengan wajib pajak, seperti pengusaha restoran.
Basuki mengaku tak segan membuat pejabat Dinas Pelayanan Pajak itu menjadi staf, bahkan memindahkannya dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.