Basuki berharap, pertemuan itu juga bisa berdampak baik pada etika DPRD Bekasi.
"Kalau baru jadi anggota DPRD mesti belajar tata negara. Sejak kapan ada DPRD Bekasi boleh panggil gubernur wilayah lain?" kata Basuki di Pasar Taman Puring, Jumat (30/10/2015) pagi.
"DPRD Bekasi saja enggak boleh manggil Gubernur Jawa Barat, Bos," katanya lagi.
Bahkan, Basuki menengarai, DPRD Bekasi sengaja memanggilnya setelah mengeluarkan surat peringatan (SP) 1 kepada pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ).
Basuki menuding adanya permainan antara DPRD Bekasi dan PT GTJ.
"Mesti diselidiki tuh apa anggota DPRD Bekasi yang sekarang itu bekas pegawai Godang Tua Jaya? Menantunya? Itu hubungannya apa?"
"Jadi, sudahlah kalau mau cari ribut itu agak cerdas sedikit kalau sama gue karena gue enggak bodoh-bodoh amat begitu lho," kata Basuki.
Kemarin, Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi menjelaskan alasan pemanggilan DPRD Bekasi. Mereka ingin mengonfirmasi keributan antara Basuki dan DPRD Bekasi.
Sanusi mengatakan, konflik tersebut malah berdampak buruk dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dan Pemerintah Kota Bekasi.
"Jangan sampai ada implikasi terhadap pembuangan sampah Jakarta yang dibuang ke Bantargebang karena itu kan tetap wilayah Bekasi," ujar Sanusi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.