JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum Daniel Panda menilai, isu deparpolisasi yang diembuskan oleh PDI-P terkait pencalonan Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" secara independen dapat menjadi bumerang bagi partai itu sendiri.
"Dari hasil deparpolisasi itu, yang besar bukan PDI-P, melainkan Ahok," ucap Daniel dalam diskusi di Aula Margasiswa 1, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).
Daniel menuturkan, isu itu justru bisa menjadi awal musibah bagi PDI-P. Suara bagi partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri bisa saja anjlok pada pemilihan legislatif tahun 2019.
"Kalau PDI-P ngotot melawan Ahok, saya yakin anjlok karena Ahok memang disukai (masyarakat)," ucap dia.
Meski begitu, dia melanjutkan, masih ada kesempatan bagi PDI-P untuk menghindari kondisi tersebut. Daniel menyarankan agar PDI-P merangkul Ahok dan memberi dukungan tanpa syarat, seperti yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
"Saya lihat, Nasdem jeli dalam melihat peluang itu," sambungnya.
Sementara itu, pengamat politik Ansy Lema menilai, deparpolisasi terjadi lantaran kinerja partai politik (parpol) yang buruk.
"Kita ogah terhadap parpol karena kadernya korup. Demokrasi yang terjadi pun adalah politik kekerabatan," ucap Ansy.
Maka dari itu, lanjut Ansy, parpol sebaiknya berbenah diri dan menyelesaikan persoalan yang ada dalam tubuh partai itu sendiri. Parpol pun sebaiknya menunjukkan kader yang bonafit untuk ditandingkan dengan Ahok.
"Silakan, masyarakat nanti bisa memilih. Ahok kalah enggak masalah kalau ada yang lebih baik," sambung dia.
Ia menambahkan, masyarakat ini lebih membutuhkan pemimpin yang menunjukkan kinerjanya, bukan hanya janji. (Baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)
Sebelumnya, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menilai adanya upaya deparpolisasi yang dibangun di Indonesia. Indikator itu, kata dia, adalah adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.
Hal ini disampaikan Prasetio dalam menanggapi langkah relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok.