ICW: Kasus Suap yang Dialami Sanusi Sering Terjadi di DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan penyuapan yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD, Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja, membuat kongkalikong antara pengusaha dan pembuat kebijakan semakin terbuka.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, kasus penyuapan seperti ini sudah bukan barang baru.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengatakan, pola seperti ini merupakan salah satu korupsi yang paling sering terjadi dan sering kali melibatkan anggota DPRD.

"Salah satu yang paling banyak adalah suap dalam pembahasan Lamperda (Lampiran Perda). Sudah banyak kasus yang melibatkan DPRD dan sudah banyak juga kasus yang terbongkar oleh Kejaksaan ataupun Kepolisian," kata Donal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/4/2016).

Donal mengatakan, Lamperda yang biasanya terjadi kasus penyuapan yakni ketika Lamperda tersebut memuat kepentingan ekonomi dari sekelompok pihak. Namun dalam beberapa kasus, tidak semua anggota DPRD meminta suap.

"Tidak semua meminta, terkadang mereka juga di endorse," kata Donal. (Baca: KNTI dan LBH Minta KPK Usut Pelaku Lain yang Terlibat Korupsi Reklamasi)

Selain penyuapan, Donal menyebut tak jarang anggota DPRD juga memeboncengi kepentingan pribadinya.

"Misalnya retribusi tambang, ada juga anggota DPRD yang punya tambang di daerah daerah. Jadi terkadang kepentingan bisnis mereka juga bermain," ujar Donal.