Yusril: Soal Reklamasi, Biarkan KPK Lakukan Penyidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum mau berkomentar banyak mengenai kasus dugaan korupsi terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Yusril menyatakan, biarlah kasus tersebut ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Reklamasi saya tidak banyak berkomentar, kita serahkan saja pada KPK yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan saat ini," kata Yusril yang juga pakar hukum tata negara itu  pada acara silaturahmi yang digelar Ikatan Parantauan Minangkabau (IPM) di Anjungan Minangkabau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (10/4/2016).

KPK telah menetapkan status tersangka kepada sejumlah orang dalam kasus itu, serta mencekal sejumlah orang lainnya agar tidak pergi ke luar negeri.

"Silahkanlah KPK melakukan investigasi, nantikan akan ketahuan kemana larinya, siapa-siapa yang ikut terlibat. Kan sudah terbuka, apalagi ada yang buka mulut," ujar Yusril.

Soal adanya saran dari sejumlah pihak agar masalah reklamasi di ambil alih Presiden Joko Widodo, Yusril irit memberikan pendapatnya.

"Sebenarnya kalau dari segi kewenangan, ya terserah merekalah. Saya enggak ingin ngajarin gratis pemerintah ini. Mereka kan orang hebat-hebat, tak perlu nanya saya, silahkan jalan sendiri," ujarnya. 

Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu tengah berupaya mencari dukungan dari partai-partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta agar mendukung dirinya menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKI Jarta tahun 2017. Partai pimpinan Yusril tidak punya perwakilan di DPRD DKI. Untuk dapat mengusung pasangan calon pada Pilkada DKI, partai politik atau koalisi partai politik harus menimal punya 22 kursi di DPRD DKI.