Antara Ancaman Ahok Digugat dan Rekomendasi Penghentian Reklamasi

Kompas.com - 18/04/2016, 09:29 WIB

Jessi Carina

Penulis

Lihat Foto

Berdasarkan pantauan udara dengan helikopter, Kamis (14/4/2016), aktivitas reklamasi tetap berlangsung. Kegiatan masih berlangsung melibatkan berbagai alat berat dan terus beroperasinya tongkang pengangkut pasir yang akan jadi bahan baku utama proses reklamasi agar terbentuk pulau.(PRESIDENTIAL PALACE/ Agus Suparto)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar konferensi pers di kediamannya, merespons kesepakatan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI tentang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Wapres Jusuf Kalla (dua kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri), Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi (dua kiri), Menseskab Pramono Anung (tiga kanan) dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan, saat menyambut kedatang Presiden Jokowi di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/2/2016). Presiden beserta delegasi tiba kembali di Tanah Air usai melakukan lawatan ke Amerika Serikat untuk menghadiri KTT ASEAN-AS, berkunjung ke Silicon Valley dan menjadi pembicara utama dalam US-ASEAN Business Council. TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekurangnya, tiga pihak sudah merekomendasikan untuk menghentikam proyek reklamasi terkait masalah aturan hukum. Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, DPR RI, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Susi menegaskan, pemerintah pusat dan parlemen sepakat untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghentikan sementara proses reklamasi Teluk Jakarta sampai semua ketentuan dalam perundang-undangan dipenuhi.

Hal itu sesuai hasil rapat Susi dengan Komisi IV DPR RI sebelumnya. Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron yang meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penghentian proyek reklamasi.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta, dan meminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Herman.

Estu Suryowati Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar konferensi pers di kediamannya, merespons kesepakatan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI tentang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Susi pun menjelaskan kronologis sikap pemerintah soal reklamasi Teluk Jakarta beserta dasar hukum, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berubah.

Menurut Susi, selama ini, tidak ada pengaturan reklamasi secara nasional sampai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir. Adapun keputusan reklamasi pantai utara (pantura) dilakukan pada tahun 1995 atau sebelum terbitnya UU Pesisir tersebut.

Ahok menggunakan Keppres Nomor 52 tahun 1995 sebagai acuan pemberian izin reklamasi. Dalam Keppres tersebut, Gubernur berhak mengeluarkan izin reklamasi.

Akan tetapi, pada tahun 2008, dikeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Jabodetabekpunjur. Aturan ini sekaligus membatalkan tata ruang pantura yang diatur dalam Keppres 52/1995.

"Jadi, Perpres 2008 itu membatalkan tata ruang 1995, tetapi kewenangan tetap di Gubernur DKI Jakarta," kata Susi.

Selanjutnya, pada tahun 2012, dikeluarkan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari UU Pesisir, yang mengatur bahwa kewenangan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu adalah dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan turunan dari Perpres 122/2012 mengatur izin lokasi reklamasi dengan luas di atas 25 hektar (ha) dan izin pelaksanaan reklamasi untuk luas di atas 500 ha membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan," ujar Susi.