Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sebelum Reklamasi, Saya Bisa Dapat Ikan 50 Kilogram, tetapi Sekarang Hanya 5 Kilogram"

Kompas.com - 19/04/2016, 18:29 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Iwan, menilai bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta telah merugikan nelayan.

Iwan mengaku pendapatannya turun hingga 75 persen sejak proyek tersebut berjalan.

"Sebelum ada reklamasi, saya bisa dapat ikan 50 kilogram. Sekarang ada reklamasi, ikan turun drastis hanya 5 kilogram saja," kata Iwan kepada wartawan, sesat setelah bertemu perwakilan Bakesbangpol DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa (19/4/2016).

(Baca: Ahok: Nelayan yang Anti-reklamasi Silakan Pergi dari Muara Angke!)

Ikan sebanyak 5 kilogram itu, kata dia, sama dengan Rp 30.000-Rp 50.000. Uang sebesar itu, dinilainya hanya cukup untuk membeli Solar sebagai bahan bakar perahu mereka.

"Tetapi, anak kami mau makan apa?" kata Iwan mengeluh.

Atas dasar itu, Iwan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Pasalnya, menurut dia, reklamasi mengakibatkan hilangnya ikan-ikan di sana. "Kami akan terus berjuang agar reklamasi ini dihentikan," kata Iwan yang sudah menjadi nelayan selama 10 tahun itu.

Perwakilan nelayan sebelumnya membawa sejumlah ikan mati untuk diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota.

(Baca: Walhi Jakarta: Pulau Reklamasi Akan Ditanami Bakau)

Ikan-ikan itu dibawa untuk menyindir Ahok yang sebelumnya mengatakan tidak ada ikan di pesisir Teluk Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah sepakat menghentikan sementara proyek reklamasi.

Keputusan itu diambil dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rizal mengatakan, proyek reklamasi akan dihentikan sampai semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan terpenuhi.

Kompas TV Nelayan Menolak Reklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com