Yusril: Apakah Aturan Ahok Soal RT/RW Sejalan dengan Peraturan Mendagri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menganggap aturan mengenai RT/RW yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berbeda dengan tujuan dari aturan yang terdahulu.

Aturan yang dimaksud oleh Yusril tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri, yang menyebutkan posisi pengurus RT dan RW sebagai perangkat di luar pemerintahan.

"Sebenarnya, kalau kita baca Peraturan Mendagri, peraturannya masih sama, yaitu buat RT/RW itu, mereka bukan bagian dari pemerintah. Di samping itu, kita harus lihat, apakah Pergub baru itu sejalan tidak dengan Peraturan Mendagri tentang tugas-tugas dari Ketua RT/RW," kata Yusril usai mengisi dakwah di Masjid Nurul Islam, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (28/5/2016) sore.

Pria yang berniat menjadi calon gubernur DKI itu menuturkan, bila merujuk pada Peraturan Mendagri, tugas dan fungsi pengurus RT dan RW adalah untuk membantu tugas administrasi pemerintahan pada tingkat kelurahan. Contoh tugas yang dimaksud seperti penyiapan surat, keterangan, dan urusan administratif lainnya.

Namun, melalui Pergub baru yang ditandatangani oleh Basuki, tugas-tugas administratif itu disebut tidak lagi diamanatkan kepada RT/RW, tapi malahan diberikan tugas yang baru, yaitu melakukan pengawasan terhadap apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat dan untuk membantu menyelesaikan persoalan di sana.

Tugas dan fungsi baru tersebut membuat Yusril menilai Basuki menjadikan pengurus RT dan RW seperti satpam.

"RT/RW ini diubah sama Pak Ahok (sapaan Basuki) sebagai satpam, mengawasi keamanan dan ketertiban masyarakat, wajib lapor tiga kali sehari," tutur Yusril.