Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Teman Ahok": Wajar Terjadi, Tarik-menarik dengan Parpol Semakin Panas

Kompas.com - 18/06/2016, 18:42 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli hukum relawan "Teman Ahok", Andi P Syafrani, menilai adanya tarik-menarik antara Teman Ahok dan partai politik. Terlebih lagi, sudah ada tiga parpol yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yakni Nasdem dan Hanura, serta dukungan Golkar meskipun belum ketok palu.

Andi pun menilai tarik-menarik itu wajar terjadi.

"Wajar kalau sekarang semakin memanas tarik-menariknya antara Teman Ahok dan partai politik," ujar Andi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Proses tarik-menarik tersebut dinilai semakin menguat karena kini proses pendaftaran calon gubernur DKI sudah semakin dekat.

(Baca: Aburizal Sebut Tak Mungkin Golkar Dukung jika Ahok Maju lewat Jalur Independen)

"Proses tarik-menarik ini memang semakin kuat mengingat tahapan atau proses pencalonan semakin dekat. UU hasil revisi sudah disahkan," kata dia.

Teman Ahok akan berkomunikasi dengan Ahok untuk membicarakan jalur mana yang akan diambil Ahok untuk maju dalam Pilkada 2017 mendatang.

"Pilihannya tentu nanti ini akan kami putuskan berdasarkan komunikasi kami dengan Pak Ahok dalam waktu dekat," kata Andi.

(Baca: Wiranto: Ahok Maju lewat Parpol atau Independen Oke)

Menurut Andi, banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan jalur apa yang nantinya akan diambil Ahok. Yang pasti, Teman Ahok masih fokus untuk mengumpulkan 1 juta data KTP yang rencananya akan dirayakan besok.

"Tentu banyak perhitungannya. Yang jelas kalau bicara independen, kami masih konsisten dengan apa yang disampaikan Pak Ahok di awal, kami mencapai dulu target 1 juta," tuturnya.

Meskipun jumlah kursi ketiga partai yang mendukung Ahok memenuhi syarat minimal pencalonan melalui jalur parpol, Andi menilai masih ada hal lain yang harus dipertimbangkan, salah satunya besarnya dukungan pemilih parpol tersebut.

(Baca: Surya Paloh: Nasdem Dukung Ahok Sepenuhnya, Entah lewat Partai atau Tidak)

Andi menyebut persentase dukungan parpol belum sebanding dengan banyaknya dukungan 1 juta data KTP melalui jalur independen.

"Dukungan parpol misalnya hanya dukungan minimal 25 persen, menurut kami kan itu tentu masih jauh lebih besar (dukungan 1 juta KTP) kalau dikonversi dengan suara 1 juta orang melalui jalur perseorangan. Kami harus mempertimbangkan bahwa ini belum cukup kuat untuk dikontestasi dengan jalur perseorangan," kata Andi.

Dengan dukungan dari Nasdem, Hanura, dan Golkar, Ahok sudah mendapat 24 kursi di DPRD DKI Jakarta, yakni Nasdem dengan 5 kursi, Hanura dengan 10 kursi, dan Golkar dengan 9 kursi. Jumlah tersebut sudah memiliki cukup kursi untuk memenuhi persyaratan maju melalui parpol pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kompas TV Sudah 950 Ribu KTP Yang Dikumpulkan Teman Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

Megapolitan
Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Megapolitan
Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Megapolitan
Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Megapolitan
Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI: Ini Skenario Besar Pelemahan Demokrasi

Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI: Ini Skenario Besar Pelemahan Demokrasi

Megapolitan
Motor Tertemper KRL di Jalur Depok-Citayam, Evakuasi Lama karena Motor Nyangkut

Motor Tertemper KRL di Jalur Depok-Citayam, Evakuasi Lama karena Motor Nyangkut

Megapolitan
Dirjen Hubla Imbau Wisatawan yang Hendak Berlayar ke Kepulauan Seribu Pastikan Keamanan Kapal

Dirjen Hubla Imbau Wisatawan yang Hendak Berlayar ke Kepulauan Seribu Pastikan Keamanan Kapal

Megapolitan
Kisah Agus, Lansia Pengangkut Sampah yang Hanya Terima Rp 500 dari Satu Rumah Setiap Harinya

Kisah Agus, Lansia Pengangkut Sampah yang Hanya Terima Rp 500 dari Satu Rumah Setiap Harinya

Megapolitan
Caleg PKS di Aceh Tamiang yang Terlibat Kasus Narkoba Berstatus Buronan sejak Maret 2024

Caleg PKS di Aceh Tamiang yang Terlibat Kasus Narkoba Berstatus Buronan sejak Maret 2024

Megapolitan
Jalani Rehabilitasi, Tiga ASN Ternate Tak Ditahan meski Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Jalani Rehabilitasi, Tiga ASN Ternate Tak Ditahan meski Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
Cegah Kecelakaan Kapal, Dirjen Hubla Kemenhub Minta Nakhoda Tak Nekat Berlayar jika Cuaca Buruk

Cegah Kecelakaan Kapal, Dirjen Hubla Kemenhub Minta Nakhoda Tak Nekat Berlayar jika Cuaca Buruk

Megapolitan
Demo Tolak UU Penyiaran, Massa Berkumpul di Depan Gedung DPR

Demo Tolak UU Penyiaran, Massa Berkumpul di Depan Gedung DPR

Megapolitan
Kemenhub Tak Akan Keluarkan Izin Kapal Berlayar jika Cuaca Buruk

Kemenhub Tak Akan Keluarkan Izin Kapal Berlayar jika Cuaca Buruk

Megapolitan
Caleg PKS di Aceh yang Terlibat Kasus Narkoba Ditangkap Saat Berbelanja Baju

Caleg PKS di Aceh yang Terlibat Kasus Narkoba Ditangkap Saat Berbelanja Baju

Megapolitan
Berawal dari Kunjungan ke PAN, Supian Suri Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Melanggar Netralitas ASN

Berawal dari Kunjungan ke PAN, Supian Suri Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Melanggar Netralitas ASN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com