Pengelolaan Aset DKI Dinilai Buruk, Ini Penjelasan Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelolaan aset di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap buruk. Sebagai pejabat yang berwenang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menjelaskan kendala-kendala yang dihadapinya.

Menurut Heru, saat ini terdapat 700 aset DKI yang tercatat. Terlalu banyaknya aset inilah yang ia anggap jadi penyebab tak mudah pengelolaannya.

"Kami sudah bikin e-aset. Cuma memang perlu waktu (untuk merapikan aset)," ujar Heru di Balai Kota, Kamis (30/6/2016).

Kendala lain yang disebutkn Heru adalah penghapusan Biro Perlengkapan dan Badan Perlengkapan, yang kemudian dilebur ke BPKAD. Ia menilai kedua instansi tersebut seharusnya tidak dihapus.

"Organisasi sebesar Pemprov DKI ini kenapa dihapus," ujar dia.

Meski terkendala sejumlah masalah, Heru menyatakan saat ini ada 300 aset yang sudah tercatat di e-aset. Heru optimistis bisa segera memasukkan seluruh aset ke e-aset.

"Berarti saya bekerja lebih bagus dong," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut banyak aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bermasalah. Ia menilai banyaknya aset yang bermasalah karena tak maksimalnya pemanfaatan.

"Masih banyak yang bisa dimanfaatin. Karena enggak dimanfaatin dalam waktu yang lama, akhirnya diduduki warga, diklaim perusahaan, dan sebagainya," ujar Djarot di Balai Kota, Rabu (29/6/2016).

Djarot kemudian menyoroti seringnya instansi di Pemprov DKI yang lebih suka pengadaan lahan baru. Ketimbang memanfaatkan lahan yang ada.

"Sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa manajemen aset kami kacau. kami lebih suka beli baru, sedangkan yang ada tak tergarap dengan maksimal," ujar dia.