Warga Bukit Duri Bersedia Direlokasi asal Tuntutan Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, bakal terkena dampak kalau normalisasi Sungai Ciliwung direalisasikan. Warga menyatakan tak menolak direlokasi, namun mereka berharap Pemprov DKI memberikan ganti rugi.

Ketua RT 05 RW 12 Bukit Duri Jack Jasandi mengatakan, warga berharap ada penggantian terhadap tempat tinggal warga.

"Pertama kita minta ganti rugi, kedua kalau enggak bisa juga kita minta penggantian 25 persen, ketiga kalau enggak bisa juga kita minta ongkos pindah atau kerahiman," kata Jack, yang juga Ketua Tim Advokasi Ciliwung warga Bukit Duri, di Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2016).

Jack mengatakan, kalau tuntutan warga itu tidak dipenuhi, warga memilih untuk bertahan.

Jack mengaku sebagai Ketua Tim Advokasi Ciliwung warga Bukit Duri, yang mewakili warga di tiga RW yang terkena dampak normalisasi.

Tim ini berbeda dengan Komunitas Ciliwung Merdeka, yang disebut mewakili warga dua RW lain di Bukit Duri yang juga terkena dampak normalisasi.

Jack mengatakan, warga berharap normalisasi juga mengedepankan kemanusian dan hak warga. Sebab, kalau hanya merelokasi dan tidak mendapat ganti rugi, warga khawatir masalah kesejahteraan setelah tinggal di rusun.

"Intinya kami dimanusiawikan. Kalau memang dialokasikan ke rusun, paling enggak dipikirin masalah kesejahteraan warga, bukan cuma tempat tinggal saja. Usaha kami selanjutnya gimana, karena di sini kami sudah punya usaha dan kerjaan," ujar Jack.

Meskipun program normalisasi demi kepentingan umum, ia mengatakan, harus tetap ada koordinasi dengan warga yang terkena dampak. Sebab, sosialisasi sebanyak tiga kali yang pernah dilakukan baik tingkat kelurahan, kecamatan sampai wali kota dianggap belum memenuhi aspirasi warga.

"Sosialisasi tiga kali itu hanya menggiring kami untuk ke rusun. Mereka bilang pindah ke rusun baik, tapi belum tentu buat masyarakat. Kalau memang untuk kepentingan umum harus ada koordinasi baik dengan warga, mereka ini bukan penghuni liar," ujar Jack.

Sehingga Jack berharap pemerintah tetap memberikan ganti rugi. Ia berpendapat, apa salahnya menggunakan anggaran APBD untuk memberikan ganti rugi buat masyarakat.

"APBD kan uang negara, ya untuk rakyat juga," ujar Jack.