Pemprov DKI: Perlu Evaluasi Menyeluruh di Kawasan Kemang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan audit lingkungan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Benny Agus Chandra mengatakan pentingnya evaluasi menyeluruh di kawasan yang baru saja terendam banjir pada Sabtu dan Minggu lalu.

"Perlu evaluasi dan dibentuk kembali secara menyeluruh untuk menentukan apakah (Kemang) akan dikembalikan menjadi kawasan perumahan atau tetap menjadi komersial," kata Benny, kepada wartawan, Senin (29/8/2016).

Dia menjelaskan, desain awal kawasan Kemang peruntukannya sebagai perumahan. Dia menyebut harus ada penyesuaian sarana dan prasarana di kawasan tersebut untuk mengubah peruntukan menjadi kawasan komersial.

Saat ini, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta tengah meninjau kembali Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi.

"Peninjauan tersebut meliputi evaluasi kawasan-kawasan komersial. Antara lain seperti di Kemang," kata Benny.

Asisten Sekda Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Gamal Sinurat, menjelaskan 10-15 tahun lalu, beberapa wilayah di Jakarta terjadi perubahan fungsi kegiatan yang bersifat masif. Salah satunya adalah Kemang.

Hingga tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta mendalami permasalahan itu dengan melibatkan pakar, akademisi, masyarakat terdampak, serta stakeholder terkait.

Pada tahun yang sama, terbit Perda Nomor 1 Tahun 2014, sebagai evaluasi dan revisi tata ruang sebelumnya.

"Hal yang menarik dari perda ini, dalam beberapa koridor tertentu seperti Kemang dan Duren Tiga tetap sebagai fungsi hunian. Namun memberikan kesempatan pada pemilik lahan untuk mengoptimalkan fungsi lahan, serta memanfaatkan sebagian lantai bangunannya maksimal 50 persen," kata Gamal. (Baca: Menyusul Banjir di Kemang, DKI Bakal Sisir Ulang Penerbitan Izin Bangunan)

Namun tetap diikuti dengan persyaratan teknis tertentu, seperti menyediakan jalur pejalan kaki, mengatur sirkulasi parkir, dan lain-lain.

"(Aturan) ini sudah berlaku dan selalu dikonsultasikan intensif bersama BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional)," kata Gamal.