Bamus Betawi, Politik Praktis, dan Polemik Dana Hibah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) menyampaikan aspirasinya terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.

Organisasi kemasyarakatan itu menyiapkan nama-nama untuk diusulkan menjadi cagub dan cawagub kepada partai politik.

Ada empat nama yang sudah disiapkan, yaitu Ketua Forkabi Nachrowi Ramli, Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana, Sekda DKI Saefullah, serta Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni.

(Baca juga: Bamus Betawi Usulkan Lulung dan 3 Tokoh Lainnya untuk Jadi Cagub atau Cawagub DKI)

Langkah Bamus Betawi ini mengingatkan akan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menuding Bamus Betawi sudah berpolitik. Saat Lebaran Betawi, seruan untuk menolak Ahok anter terdengar.

Pendapat Ahok ini lantas mendapat respons dari orang-orang yang ada di Bamus Betawi.

Dalam diskusi bertema "Jakarta Menggugat" yang berlangsung di Gedung Joang 45 Menteng, Kamis (15/9/2016), muncul gagasan untuk menyatukan rakyat Betawi melawan Ahok.

"Catat, baru kali ini ada orang yang berani lawan Betawi. Makanya Betawi hari ini harus kompak," kata Nachrowi Ramli di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Kamis.

"Pulang dari sini, jangan diam lagi. Kita kasih tahu keluarga kita. Paling enggak, pulang dari sini kita bisa kasih pencerahan ke 20 orang. Sanggup?" kata Nachrowi lagi.

Menurut Nachrowi, Ahok salah dengan mengatakan bahwa Bamus Betawi sudah berpolitik.

Menurut dia, Bamus Betawi hanya menyampaikan aspirasi terkait dinamika politik Pilkada DKI 2017.

"Memangnya salah kalau seperti itu? Kita menyalurkan aspirasi agar didengar parpol. Jadi jangan salah interpretasi. Bamus Betawi bukan berpolitik, tetapi kami menyampaikan aspirasi," ujar Nachrowi.

Polemik dana hibah

Sebagai ormas, kegiatan Bamus Betawi selama ini disokong APBD DKI Jakarta. Bamus Betawi mendapatkan dana hibah sekitar Rp 4 miliar setiap tahunnya dari Pemerintah Provinsi DKI.

Hal inilah yang dipermasalahkan Ahok. "Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945, dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu sudah enggak betul," ujar Ahok.

(Baca juga: Bamus Betawi Dinilai Sah-sah Saja Usulkan Calon Wakil Gubernur Jakarta)

Ahok pun berencana menghapus dana hibah untuk Bamus Betawi. Terkait ancaman Ahok ini, Nachrowi mengaku tidak masalah jika dana hibah untuk Bamus Betawi dihapus.