Sumarsono Hargai DPRD, Ahok Jelaskan Pentingnya Percepatan Lelang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, memutuskan untuk membatalkan lelang dini 14 paket program di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.

Pembatalan disebabkan karena belum adanya pembahasan serta kesepakatan program antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

Mendengar kabar itu, gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok langsung menghubungi Sumarsono alias Soni. Kepada Ahok, Soni menngungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta berpegangan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017.

Soni juga menyebut bahwa penyusunan KUA-PPAS 2017 baru disepakati secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Artinya belum ada kesepakatan dengan DPRD terkait KUA-PPAS. Saya sudah sampaikan pada beliau, mereka (DPRD) menyandera kami. Harusnya KUA-PPAS 2017 sudah bisa dibahas walaupun APBD-P 2016 nya belum ketok palu, mereka (DPRD) enggak mau," kata Ahok, saat menyambangi Redaksi Kompas, di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (2/11/2016).

Kemudian Ahok menjelaskan bahwa berbagai percepatan lelang atau lelang dini dilakukan pada beberapa program prioritas atau mendesak. Seperti pembangunan rumah susun dan rumah sakit.

Percepatan lelang diatur dalam Pasal 73 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dia mengatakan, program normalisasi sungai dalam paket Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) harus rampung pada tahun 2018. Sehingga Pemprov DKI Jakarta harus membangun banyak rumah susun untuk merelokasi warga yang rumahnya terkena gusur imbas normalisasi sungai.

Selain itu, Ahok juga mengeluhkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di dalam aturan itu disebutkan, pembangunan infrastruktur melalui APBD tidak boleh menggunakan anggaran tahun jamak atau multiyears. Sehingga lelang harus cepat dilaksanakan untuk percepatan realisasi proyek.

"Kalau lelang dini, pemenang lelang bulan Januari sudah bisa mulai persiapan pengerjaan, kami bisa selesai satu tahun anggaran ini."

"Saya mengatakan, saya melakukan ini bukan tidak menghargai DPRD. Justru kalau DPRD merasa membela kepentingan rakyat, seharusnya mereka juga senang (dengan pelaksanaan lelang dini)," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu membeberkan berbagai dampak pembatalan percepatan lelang tersebut. Dia memperkirakan, normalisasi sungai akan terbengkalai. Sebab, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki unit rumah susun yang cukup untuk merelokasi warga.

"Tapi ya sudah, saya enggak mau membuka front dan memperuncing masalah dengan Pak Plt (Gubernur). Nanti di-spin lagi," kata Ahok.

Ahok merupakan calon gubernur ketiga yang mengunjungi Redaksi Kompas. Sebelumnya calon gubernur Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono juga sudah mengunjungi Redaksi Harian Kompas.