Komitmen Transparansi Anies-Sandi dan Laporan Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparansi dan antikorupsi jadi komitmen birokrasi yang akan dijalankan Anies-Sandi jika kelak terpilih. Jumat (9/12/2016), Anies berpidato soal keterbukaan anggaran di Pemprov DKI.

"Transparansi akan jadi kata kunci dari pengelolaan pemerintahan ke depan," kata Anies, usai acara temu warga di rumah mantan Panglima TNI, Djoko Santoso, di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).

Anies akan menghadirkan aplikasi yang dapat digunakan warga Jakarta untuk melihat semua yang dianggarkan Pemprov DKI. Ia menilai, pemerintahan di DKI belum menerapkan transparansi anggaran. Sebab, kata dia, warga tidak pernah tahu anggaran Pemprov DKI digunakan untuk apa.

Dengan transparansi pertanggungjawaban publik akan muncul. Anies juga menjanjikan pemerintahan yang bebas korupsi dengan adanya transparansi.

"Kita akan tegaskan bahwa pemerintahan ke depan bebas korupsinya bukan pungli-pungli yang kecil-kecil saja, tetapi yang sistemik dan sitematik juga," ujarnya.

Sementara itu di waktu yang sama, calon wakil gubernurnya, Sandiaga Uno, membuka penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka. Sejak dimulai kampanye pada akhir Oktober hingga 30 November itu, Anies-Sandi telah menghabiskan dana Rp 19,03 miliar.

Pertemuan tatap muka atau sosialisasi dengan warga menjadi pengeluaran terbesar, yaitu 39 persen atau sekitar Rp 7,11 miliar.

"Saya tanya sama bendahara, berapa sih satu titik kita blusukan, kami pelajari rata-rata setiap titik Rp 5 juta. Sekarang kita coba efisienkan, kita lihat bisa di-cut cost-nya," kata Sandiaga di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Setelah pertemuan tatap muka dengan warga, pengeluaran terbesar kedua habis pada penyebaran bahan kampanye kepada umum sebesar Rp 6,65 miliar. Bahan kampanye yang dimaksud berupa banner, spanduk, kaos, dan poster.

Sandiaga melaporkan, ia tidak mengalokasikan dana kampanye sama sekali untuk iklan di media massa, rapat umum, maupun pembelian kendaraan dan pembelian aset. Untuk pembelian peralatan yang tidak dirincinya, pasangan Anies-Sandiaga menghabiskan Rp 16,5 juta.

Gaji untuk konsultan dan survei internal sendiri masuk ke dalam pos kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain, yang jika dijumlahkan sebesar Rp 3,21 miliar.

"Budget belum ada, tapi di KPUD ada ada limitasi anggaran maksimal Rp 200 miliar, kami akan pastikan seefektif mungkin, di bawah pagu yang ditetapkan KPUD," kata Sandiaga.

Dana kampanye itu, 90 persennya didanai oleh Sandiaga Uno. Sandiaga menyumbang Rp 17,2 miliar, Anies menyumbang Rp 400 juta, Gerindra menyumbang Rp 750 juta, PKS menyumbang Rp 350 juta, dan sumbangan dari badan usaha sebesar Rp 360 juta.

Kata Sandiaga, badan usaha yang menyumbang tersebut bukan miliknya. Badan usaha tersebut juga dipastikan bersih dari tindak pidana dan tunggakan pajak.

Sandiaga sendiri tercatat memiliki harta terbanyak dibanding calon lainnya, yaitu mencapai Rp 3.856.763.292.656 (Rp 3,8 triliun) dan 10.347.381 dollar AS. Sandiaga menilai apa yang dilakukan ia dan Anies mengenai transparansi merupakan inovasi.

Di tengah hasil survei yang menempatkan Anies-Sandi dengan perolehan terendah dibanding dua pasangan lainnya, Sandiaga meyakini banyaknya uang yang ia keluarkan tak sia-sia nantinya.

"Saya tantang ke bendahara untuk turunkan lagi dana kampanye, elektabilitas naik tapi cost turun. Buat saya ini inovasi politik, dimana yang lain itu jor-joran. Hari ini yang kita sampaikan bagaimana dana as low as possible dengan hasil yang high impact," kata Sandiaga.

Tim Anies-Sandi mengkaji laporan keuangan tiap tujuh hari sekali. Mereka rencananya akan mengumumkan kembali dana kampanye pada 20 Desember 2016.