Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Pelayanan PTSP Menurun Selama Ahok Cuti?

Kompas.com - 02/01/2017, 08:59 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, muncul sejumlah postingan warga di media sosial yang mengeluhkan menurunnya layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.

Hal yang paling sering dikeluhkan adalah tidak adanya petugas di loket pelayanan.

Kebanyakan dari mereka mengkaitkan penurunan kualitas pelayan ini dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Adapun Ahok cuti untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kendati demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima langsung keluhan tersebut.

"Saya tidak mendapatkan laporan hal itu. Tidak ada pengaduan langsung," kata dia usai kunjungan kerja ke Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, akhir pekan lalu.

(Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai PTSP Pusat Cepat, Daerah Lama)

Menurut pria yang akrab disapa Soni ini, kalaupun ada keluhan, hal yang dibahas bukan mengenai pelayanannya, melainkan karena adanya proses pengurusan dokumen yang dinilai terlalu lama.

Untuk masalah ini, Soni menyatakan, pihaknya tidak mau gegabah dalam menerbitkan dokumen.

Sebab, kata dia, setiap dokumen yang akan diurus harus dilengkapi berbagai syarat dan nantinya juga harus disetujui oleh instansi terkait sesuai bidang dari dokumen yang diurus.

Soni menyatakan, pihaknya tidak mau menerbitkan dokumen secara asal-asalan. "Jangan karena Plt yang menangani izinnya cepat tapi asal-asalan," ujar Soni.

Pada kunjungan kerjanya di Kecamatan Duren Sawit, Soni terpantau berkunjung ke empat lokasi, yakni ke Kantor Kecamatan, Puskesmas Kecamatan, Kantor Kelurahan Duren Sawit, dan Puskesmas Kelurahan Duren Sawit.

(Baca juga: Apa Kata Warga soal Kondisi Infrastruktur dan Pelayanan Publik DKI?)

Menurut Soni, alasannya memilih Duren Sawit karena wilayah ini merupakan salah satu kecamatan terpadat di Jakarta.

Di empat lokasi tersebut, Soni sempat berbicang dengan sejumlah warga. Dari percakapan itu, Soni menyatakan, tidak ada warga yang mengaku dimintai uang oleh petugas.

Namun, Soni mengaku menerima masukan agar dilakukannya penambahan petugas. Karena itu, ia berjanji akan menindaklanjuti masukan tersebut.

"Ada keluhan 1-2, karena kurang orang, kenapa tidak ditambah jumlahnya? saya akan fokuskan dalam penataan ini," ucap Soni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com