Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Mantan Kadis Pajak Gugat Pemprov DKI ke PTUN

Kompas.com - 13/02/2017, 13:06 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (kini berubah nomenkelatur menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta) Agus Bambang menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Agus dicopot dari posisinya saat Sumarsono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI.

Gugatan itu diajukan atas pencopotan Agus sebagai Kepala DPP pada 3 Januari lalu. Gugatan ke PTUN diajukan pada Jumat (10/2/2017).

Gugatan itu diajukan Agus karena merasa Sumarsono secara sewenang-wenang mencopot jabatannya tanpa alasan yang jelas. Saat ini Agus dipindahkan menjadi staf di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Agus mengaku tak pernah sekalipun ditegur oleh Sumarsono atau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kalau memang ada kesalahan ya saya ditegur, ini enggak pernah. Kalau memang ada salah ya diproses," ujar Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (13/2/2017).

Agus mengaku sebelum perombakan dilakukan, dia telah meminta penjelasan kepada Sumarsono melalui pesan singkat. Dalam pesan tersebut, lanjut Agus, Sumarsono mempersilakan Agus untuk melakukan gugatan.

Namun, dari pesan singkat itu, Sumarsono mengatakan agar Agus pikir-pikir lagi untuk melakukan gugatan.

Agus juga telah meminta izin untuk bertemu Sumarsono. Namun, Agus mengaku Sumarsono menolak untuk menemuinya. (Baca: Soal Perombakan PNS DKI, Sumarsono Sebut Cuma Terima Laporan dan Melantik)

Selain mengajukan gugatan ke PTUN, Agus juga melaporkan hal itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Silakan gugat tapi terus ngancam terbongkar ini dan itu, bisa balik pada diri sendiiri. Saya pikir ya udah deh dihadapin aja kalau ada korupsi ya proses korupsinya, hukum pidannya. Kalau ada masalah apapun kenapa nggak diproses aja," ujar Agus.

Januari lalu, Sumarsono melakukan perombakan besar-besaran terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI. Salah satu dinas yang terkena perombakan ialah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Kepala BPRD Agus Bambang dicopot dan digantikan oleh wakilnya Edi Sumantri.

Kompas TV Ada Pro & Kontra pada Kebijakan PLT Gubernur DKI Sumarsono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com