Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Ada yang Tak Setuju Makam Mbah Priok Dijadikan Cagar Budaya

Kompas.com - 04/03/2017, 15:04 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  mengatakan, dirinya pernah ditemui salah satu mantan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat Ahok hendak menjadikan Makam Mbah Priok sebagai sebuah cagar budaya.

Dalam pertemuan itu, mantan pejabat yang tak disebutkan namanya itu meminta Ahok untuk tidak menjadikan Makam Mbah Priok sebagai cagar budaya. Pejabat itu, kata Ahok, mengatakan bahwa hal itu akan merugikan Ahok bila nanti masih tetap menjadi Gubernur DKI.

Ahok saat ini mengikuti Pilkada DKI sebagai calon gubernur DKI. Ahok berpikir omongan orang itu tak masuk akal karena itu ia menolak saran itu.

"Dia tegur saya. Katanya ini akan buat saya rugi. Saya bilang terserah. Berarti ada di lingkungan Pemda DKI yang tidak suka ini jadi kawasan cagar budaya," kata Ahok saat mendatangangi Makam Mbah Priok, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2017).

Ahok menduga ada pihak-pihak yang berniat memanfaatkan lahan Mbah Priok untuk maksud tidak baik. Soalnya, lahan Makam Mbah Priok berada di kawasan industri yang memiliki nilai tanah yang sangat mahal.

Ahok mengatakan, hal itu juga yang menjadi alasan mengapa dia kesal saat mengetahui ada kesalahan dalam SK Gubernur DKI Jakarta tentang penetapan Makam Mbah Priok sebagai cagar budaya. Saat hendak membacakan SK, Ahok kesal menemukan adanya kesalahan redaksional dalam SK itu.

Harusnya kalimat dalam SK itu adalah "dilindungi sebagai cagar budaya". Namun dalam SK yang hendak dibaca Ahok tertulis "diduga sebagai cagar budaya".

"Maka saya begitu marah membaca kata "diduga". Kalau diduga semuanya kan mengharapkan paling-paling Ahok nggak jadi gubernur lagi, ini akan diubah. Mohon maaf, bisa saja kata "dugaan" Ahok itu salah. Jadi mereka bikin dugaan yang baru," ujar Ahok.

Baca: Ahok Kesal, SK Gubernur Tentang Cagar Budaya Makam Mbah Priok Salah

Kendala penetapan cagar budaya untuk makam itu juga sempat terjadi saat Ahok hendak mengadakan rapat pimpinan untuk membahas penetapan SK tersebut. Para pimpinan di  Pemprov DKI, lanjut Ahok, enggan untuk membahas hal itu.

"Saya minta rapat dengan pimpinan, mereka takut, nggak mau bahas. Ya sudah, saya mau bahas, akhirnya dibahas," kata Ahok.

Pemprov DKI menetapkan SK Gubernur DKI terkait cagar budaya Mbah Priok pada 3 Maret 2017.

Lihat: Kata Ahok, Makam Mbah Priok Bisa Jadi Wisata Religi pada 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com