Kata Sandiaga soal Isu Penggusuran 300 Kampung yang Diucapkan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno menyatakan ucapan cagub pasangannya, Anies Baswedan mengenai 300 kampung yang akan digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pemberitaan di media massa.

"Ungkapan tersebut bukan saja kita terima. Itu sudah terdokumentasi baik di media dan pernyataan sebelumnya jadi," kata Sandi saat ditemui di kawasan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (6/4/2017).

Anies diketahui baru saja dilaporkan oleh tim hukum pasangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

Pelaporan itu terkait ucapan Anies yang melontarkan pernyataan mengenai adanya 300 kampung yang akan digusur oleh Pemprov DKI.

Baca:Tim Ahok-Djarot Akan Laporkan Anies yang Dinilai Fitnah soal Penggusuran

Sandi menyatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah hukum untuk membantu Anies. Sandi juga yakin pelaporan itu tidak akan mengganggu kampanye Anies.

"Kami istikamah saja. Kita akan fokus apa yang warga Jakarta inginkan. Fokus masalah pendidikan yang sangat tinggi, lapangan kerja OK OCE. Di sini kampung ini banyak yang nganggu, mereka ingin supaya dibantu," kata Sandi.

Saat dikonfirmasi, anggota tim Anies-Sandi, Naufal Firman Yusak memperlihatkan sejumlah pemberitaan yang dimaksudkan oleh Sandi.

Pemberitaan yang diperlihatkan oleh Naufal adalah saat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis catatan mereka mengenai adanya 325 kampung yang akan digusur oleh Pemprov DKI.

Baca: Kami Datang untuk Mengusung Bapak Anies, Ada 325 Titik yang Akan Digusur

LBH menyampaikannya pada sekitar Juni 2016. Data yang dihimpun dari LBH Jakarta disebut berasal dari APBD DKI dan Rancangan RDTR 2016.

Dari catatan LBH, daerah yang akan digusur itu tersebar di lima wilayah Jakarta. Perinciannya adalah 55 lokasi berada di Jakarta Barat, 54 lokasi di Jakarta Utara, 57 lokasi di Jakarta Pusat, 77 lokasi di Jakarta Selatan, dan 82 lokasi di Jakarta Timur.

Rilis dari LBH sempat mendapat tanggapan dari Ahok. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan penertiban di beberapa wilayah yang dianggap tidak sesuai dengan tata ruang.

Namun, kata Ahok, penertiban itu akan dibarengi dengan penyediaan rumah susun untuk relokasi warga.

"Memang (penertiban), banyak. Jadi bagi kami, begitu rumah susunnya siap, maka semua normalisasi akan jalan," kata Ahok di Balai Kota pada sekitar Agustus 2016.

Ahok mengaku tak ambil pusing jika langkahnya ini dinilai merugikan dirinya secara politik. Menurut Ahok, penertiban dilakukan untuk kebaikan warga secara keseluruhan.

"Secara politik bodoh enggak saya? Kan mau pemilihan. Harusnya saya tunda dong," kata dia.