Cara Sumarsono "Jahili" Anak Buahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berencana untuk menganggarkan dana operasional bagi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam APBD DKI Jakarta. FPK merupakan forum konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Namun, sebelum menyampaikan hal itu, Sumarsono dengan sengaja "menjahili" Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Darwis M Adji. Pelaksanaan FPK berada di bawah Kesbangpol.

Sumarsono saat itu tengah memberikan sambutan usai mengukuhkan FPK Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2016-2021 di Balai Kota, Senin (10/4/2017). Sumarsono lantas menanyakan apakah FPK telah memiliki kantor untuk kegiatan operasional.

Saat mengetahui FPK tidak memiliki kantor, Sumarsono menyuruh Darwis naik ke atas panggung untuk memberikan solusi. Darwis juga diminta menjawab perihal anggaran yang akan dianggarkan untuk FPK.

"Ini ada kantornya enggak? Terus kayaknya enggak ada. Sementara nebeng di kantor Kesbangpol saja. Misi mulia membangun kebangsaan kantor kok nebeng," kata Sumarsono yang diikuti gelak tawa anggota FPK yang hadir.

"Saya instruksikan untuk dianggarkan di APBD. Kalau mendukung jangan nanggung-nanggung, kalau tidak besok dilantik ulang (jabatan Darwis)," ujar Sumarsono.

Saat naik ke atas panggung, Darwis menjelaskan pihaknya akan menganggarkan anggaran dalam APBD DKI 2018. Kantor juga akan disediakan. Saat Darwis kembali ke kursinya, tiba-tiba Sumarsono kembali memanggilnya untuk menjelaskan honor yang akan diberikan bagi pengurus FPK. Kali ini Darwis mempertanyakan suruhan Sumarsono.

"Kalau honornya bagaiamana? Ayo naik lagi," ujar Sumarsono.

"Naik lagi nih Pak? tanya Darwis ragu.

"Iya dong naik lagi, kan belum jelas," ujar Sumarsono sambil senyum-senyum.

Darwis pasrah dengan suruhan Sumarsono meski sempat mempertanyakannya.

"Honornya sudah ada. Dalam APBD sudah dianggarkan sekitar Rp 750 juta (per tahun). Kalau nanti kurang pada pada APBD P 2017 kami tambah lagi," kata Darwis.

Pernyataan terakhir Darwis mengundang sorakan sekaligus gelak tawa anggota FPK yang hadir.