Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumarsono: Kondisi Jakarta Lebih "Panas" Dibanding di Sulawesi Utara

Kompas.com - 10/04/2017, 18:29 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membandingkan situasi saat dia memimpin Sulawesi Utara sebagai pejabat gubernur dengan situasi saat ini ketika ditunjuk sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.

Sumarsono menjelaskan, di Sulawesi Utara, kehidupan warganya sangat pluralis. Mayoritas pemeluk agama di daerah tersebut beragama kristen protestan, katolik. Namun, antar umat beragama di sana saling menghargai.

Ketika diangkat sebagai pejabat gubernur, kata Sumarsono, tidak ada penolakan apapun dari masyarakat.

"Saya haji tapi diterima mereka. Enggak ada yang nolak waktu di Sam Ratulangi (bandara), enggak ada sama sekali mereka bilang menolak gubernur Islam. Mereka sambut saya," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Hal itu disampaikan Sumarsono usai mengukuhkan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2016-2021.

Sumarsono menjelaskan, di Jakarta situasi lebih panas dibanding di Sulawesi Utara, terlebih lagi saat momen Pilkada DKI Jakarta. Namun, hal itu menurut Sumarsono masih dalam taraf wajar karena Jakarta merupakan Ibu Kota negara.

Baca: Sumarsono Miris Banyak Spanduk Provokatif Dipasang di Masjid

Untuk meredam panasnya suhu politik di Jakarta, di awal menjabat Sumarsono membuta slogan yang dinilai bisa meredam panasnya suhu politik di masyarakat. Slogan tersebut ialah "kita semua bersaudara".

Spanduk dengan slogan itu telah terpasang di jalan-jalan dan kantor pemerintahan di Jakarta.

"Di sini suhu nya lebih panas dibanding Sulawesi, di sini sumbu pendek, salah sedikit langsung di-bully. Apalagi sosial media banyak berita hoax, tapi wajar karena ini Ibu kota negara," ujar Sumarsono.

"Jakarta bukan milik satu agama, satu bangsa, tapi milik warga Indonesia," tambah Sumarsono.

Sumarsono dilantik menjadi Pejabat Gubernur Sulawesi Utara dari 20 September 2015 hingga 11 Februari 2016. Jabatan Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 April 2017.

Kompas TV Dalam kesaksiannya di persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Eko Cahyono, saksi yang sempat mendampingi Ahok di Pilkada Bangka Belitung 2007 lalu menyatakan dirinya dan Ahok sempat terganjal isu SARA dalam penggunaan Al Maidah 51. Lalu apa kaitannya dengan kasus Ahok saat ini? Kompas Malam akan membahasnya dengan Eko Cahyono dan kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Josefina Syukur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com