Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Raih 6 Penghargaan atas Inovasi Pelayanan Publik

Kompas.com - 22/05/2017, 11:30 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 6 penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait 6 inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Penghargaannya diberikan malam Minggu kemarin di Gresik, Jawa Timur. Itu skala nasional untuk kompetisi inovasi pelayanan publikdari Kemenpan RB," kata Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi DKI Jakarta Dhani Sukma kepada Kompas.com, Senin (22/5/2017).

Dhani mengatakan, Pemprov DKI mengirimkan 53 proposal dalam kegiatan tersebut. Dari 53 proposal, 6 proposal inovasi kegiatan publik Pemprov DKI masuk dalam kategori Top 99 dan meraih penghargaan.

Dhani menjelaskan inovasi apa saja yang mendapat penghargaan dari Kemenpan RB. Inovasi pertama dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bernama "Si Dukun 3 in 1". Dhani mengatakan inovasi itu adalah integrasi layanan rumah sakit, kependudukan, dan BPJS Kesehatan.

"Jadi ada petugas yang stand by di RSUD, ketika si anak ini lahir, surat keterangan lahir bisa keluar, akta kelahiran langsung dapat, dan BPJS juga sudah didaftarkan untuk anak itu," ujar Dhani.

Inovasi kedua dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bernama "Pena Berkarib" atau petabencana.id bersama kurangi risiko bencana. Dengan inovasi ini, titik-titik rawan bencana di tiap kelurahan akan terkoneksi ke tingkat provinsi. Kemudian, semua titik rawan bencana itu akan disambungkan ke command centre 112 agar mudah diakses.

"Output-nya adalah peta bencana tiap wilayah," ujar Dhani.

Inovasi ketiga adalah KPK Pulo Kebo atau kader peduli luka diabet puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Inovasi tersebut merupakan perawatan luka terhadap penderita diabetes agar tidak perlu diamputasi.

Dhani mengatakan inovasi itu membuat tingkat orang yang diamputasi karena diabetes menjadi menurun.

Inovasi keempat dari Perusahaan Daerah Air Minum Jaya yang bernama "kue lumpur" dari AETRA. Inovasi ini memisahkan air kali dengan lumpurnya sehingga menjadi air bersih.

Inovasi kelima adalah pelayanan terhadap pelanggan PDAM dengan menggunakan whatsapp dan sms.

"Inovasi keenam itu dari Bank DKI yaitu sistem autodebet," ujar Dhani.

Dengan sistem itu, pedagang kaki lima (PKL) yang terdaftar bisa membayar retribusi mereka dengan cara non-tunai. Sistem ini menjamin tidak ada kebocoran, pungli, dan praktik jual beli lapak. Sistem ini juga akan terkoneksi dengan kartu JakartaOne.

Dhani mengatakan pemerintah pusat akan menyaring kembali inovasi-inovasi dari seluruh Indonesia yang masuk dalam Top 99 itu.

"Semoga saja lolos ke Top 40 atau 40 besar.  Mungkin Juli acaranya dan penyerahan penghargaannya nanti oleh Presiden (Joko Widodo)," ujar Dhani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Casis Bintara yang Diserang Begal di Kebon Jeruk Diterima Jadi Anggota

Casis Bintara yang Diserang Begal di Kebon Jeruk Diterima Jadi Anggota

Megapolitan
5 Orang Terlibat Kasus Begal Casis Bintara di Jakbar, Ini Peran Masing-masing

5 Orang Terlibat Kasus Begal Casis Bintara di Jakbar, Ini Peran Masing-masing

Megapolitan
Jadi Penadah Pelek Ban Mobil Hasil Curian, Sumihar Terancam 4 Tahun Penjara

Jadi Penadah Pelek Ban Mobil Hasil Curian, Sumihar Terancam 4 Tahun Penjara

Megapolitan
Pencuri Ban Mobil Beraksi di ITC Cempaka Mas dan RSUD Koja, Polisi: Kurang Pengawasan

Pencuri Ban Mobil Beraksi di ITC Cempaka Mas dan RSUD Koja, Polisi: Kurang Pengawasan

Megapolitan
Dibantu Hotman Paris, Keluarga Vina Cirebon Tuntut Keadilan atas Kasus Pembunuhan

Dibantu Hotman Paris, Keluarga Vina Cirebon Tuntut Keadilan atas Kasus Pembunuhan

Megapolitan
Dosen Hukum Ini Bantah Ditunjuk Langsung Anwar Usman sebagai Ahli untuk Lawan MK di PTUN

Dosen Hukum Ini Bantah Ditunjuk Langsung Anwar Usman sebagai Ahli untuk Lawan MK di PTUN

Megapolitan
Pencurian Mobil di Bogor Direncanakan Matang, Pelaku Intai Mobil Korban Selama 2 Bulan

Pencurian Mobil di Bogor Direncanakan Matang, Pelaku Intai Mobil Korban Selama 2 Bulan

Megapolitan
5 Begal yang Rampas Motor Milik Calon Siswa Bintara Sudah Berulang Kali Beraksi

5 Begal yang Rampas Motor Milik Calon Siswa Bintara Sudah Berulang Kali Beraksi

Megapolitan
Dosen Hukum Laporkan Pria yang Adukan Pelanggaran Etik Anwar Usman, Diduga Cemarkan Nama Baik

Dosen Hukum Laporkan Pria yang Adukan Pelanggaran Etik Anwar Usman, Diduga Cemarkan Nama Baik

Megapolitan
KPU Lantik 60 PPK untuk Kawal Pilkada Bekasi 2024

KPU Lantik 60 PPK untuk Kawal Pilkada Bekasi 2024

Megapolitan
Beraksi di ITC Cempaka Mas dan RSUD Koja, Pelaku Pereteli 3 Ban Mobil dalam 20 Menit

Beraksi di ITC Cempaka Mas dan RSUD Koja, Pelaku Pereteli 3 Ban Mobil dalam 20 Menit

Megapolitan
Cerita Fransiskus Asal Flores, Rela Cuti Kuliah demi Jadi Taruna STIP

Cerita Fransiskus Asal Flores, Rela Cuti Kuliah demi Jadi Taruna STIP

Megapolitan
Pemprov DKI Larang 'Study Tour', Korbankan Pengalaman Anak

Pemprov DKI Larang "Study Tour", Korbankan Pengalaman Anak

Megapolitan
PSI Buka Penjaringan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta

PSI Buka Penjaringan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta

Megapolitan
Sebelum Penerimaan Dimoratorium, Catar STIP Sudah Bayar Rp 2 Juta untuk Seleksi Masuk

Sebelum Penerimaan Dimoratorium, Catar STIP Sudah Bayar Rp 2 Juta untuk Seleksi Masuk

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com