Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikuti Aturan Tak Boleh Bawa Kendaraan, Djarot Naik Taksi ke Balai Kota

Kompas.com - 02/06/2017, 10:05 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berangkat ke Balai Kota DKI Jakarta menggunakan taksi pada Jumat (2/6/2017) pagi.

Saat tiba di Balai Kota, Djarot memuji sopir yang mengemudikan taksi tersebut karena perempuan.

"Driver-nya perempuan, luar biasa," ujar Djarot.

Djarot mengaku menggunakan jasa taksi mengingat Jumat ini merupakan Jumat pertama pada bulan Juni.

Sesuai Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi PNS DKI, PNS dilarang membawa kendaraan pada Jumat pertama setiap bulan. Aturan tersebut berlaku mulai Januari 2014.

"Jumat pertama, aturannya kan gitu. Enggak boleh (membawa kendaraan) katanya, katanya harus pake mobil umum," kata dia.

Mulanya, Djarot mengaku ingin naik motor. Namun, ajudannya melarang Djarot menggunakan kendaraan roda dua itu.

Dia juga memilih menggunakan taksi karena tidak ada transjakarta yang melintas di sekitar rumah dinas gubernur di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

"Tadi mau naik motor, enggak boleh sama ajudan, bahaya katanya gitu," ucap Djarot.

Baca: Kendala Pemprov DKI Tingkatkan Minat Warga Gunakan Transportasi Umum

Meskipun naik taksi, Djarot tetap dikawal oleh patwal dari belakang. Namun, Djarot mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

"Di belakang kelihatannya (dikawal), saya enggak tahu," kata Djarot.

Aturan larangan membawa kendaraan pada Jumat setiap bulan bertujuan untuk menggalakkan penggunaan transportasi umum bagi masyarakat yang dimulai dari para birokrat pemerintah.

Pada awal diterapkannya aturan tersebut, Joko Widodo yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta bersepeda dari rumah dinasnya menuju Balai Kota.

Sementara Basuki Tjahaja Purnama yang masih menjadi wakil gubernur saat itu bersepeda dari kediamannya di Kompleks Pantai Mutiara hingga halte bus kota terintegrasi busway (BKTB) dan melanjutkan menggunakan BKTB Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga Monas.

Setibanya di Monas, Basuki berjalan kaki menuju Balaikota Jakarta.

Kompas TV Guna mencapai target itu, mulai Oktober tahun ini, semua ruas tol akan menerapkan sistem pembayaran nontunai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com