Anggaran RPTRA Hilang, Bukti Abainya Djarot terhadap Kerja Bawahan

Sebelumnya anggaran pengadaan lahan RPTRA ini dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD DKI Jakarta tahun 2017.

Pernyataan Naufal ini dikeluarkan untuk menanggapi Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang sebelumnya mempertanyakan kaitan penghapusan anggaran RPTRA dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.

"Itu tidak benar, tudingan yang tidak beralasan. Kami tidak tahu kenapa bisa hilang, ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahannya," kata Naufal melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (28/8/2017).

Baca: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Sepakati Pembangunan RPTRA Tahun Depan

Naufal menjelaskan, tidak ada koordinasi dalam hal negatif antara Tim Sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak DPRD DKI Jakarta yang berujung pada penghapusan anggaran RPTRA.

Dia menegaskan, Anies dan Sandi justru mendukung program RPTRA dan berharap pengerjaan RPTRA bisa dilakukan secepatnya.

"Pada dasarnya, itu tindakan bawahannya. Jadi, Djarot perlu bertanya pada diri sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi," tutur Naufal.

Sebelumnya, Djarot mempertanyakan apakah penghapusan anggaran itu karena salah nomenklatur atau adanya koordinasi dengan Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies-Sandi.

"Kayak enggak pernah bebasin lahan saja sampai salah masukin nomenklatur, atau karena ada koordinasi dengan misalnya tim sinkronisasi, saya enggak ngerti ya," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin siang.

Djarot kini tengah mencari penyebab dihapusnya anggaran pengadaan lahan RPTRA yang merupakan "warisan" pekerjaan untuk jajaran wali kota di lima kota administratif saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjabat sebagai gubernur.

Ahok menugaskan para wali kota untuk melakukan pengadaan lahan RPTRA dengan  anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Baca: Ini Alasan Bappeda DKI Hapuskan Anggaran Pengadaan Lahan RPTRA